BAGANSIAPIAPI – Kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Rokan Hilir (Rohil) dari Fraksi PKB, Muhammad Syah Padri ST MIKom, menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan berbagai persoalan mendesak di daerah pemilihannya.

Dalam pertemuan tersebut, isu peredaran narkoba hingga infrastruktur rusak mencuat sebagai perhatian utama masyarakat.

Dalam dialog bersama warga, Syah Padri menegaskan bahwa peredaran narkoba kini tidak lagi menyasar kelompok tertentu, melainkan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara kolektif oleh masyarakat dan pemerintah daerah demi melindungi generasi muda.

“Kita harus menjaga anak-anak kita agar terhindar dari narkoba. Ini merupakan tantangan kita bersama saat ini,” tegas Syah Padri.

Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah daerah terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya narkoba melalui berbagai media, mulai dari spanduk, pamflet hingga sosialisasi langsung ke masyarakat.

Syah Padri menekankan bahwa keluarga memiliki peran vital dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah keterlibatan generasi muda.

Ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan aparat atau pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Selain isu narkoba, kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Syah Padri mengimbau warga untuk tidak menunda pengobatan ketika sakit dan memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi semua.

“Kalau tidak ada BPJS, usulkan ke saya. Nanti saya yang koordinasikan dengan Dinas Sosial,” ujarnya.

Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan agar masyarakat tidak terkendala biaya dalam memperoleh layanan kesehatan.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga menyoroti kondisi Jalan Satria Tangko yang rusak dan dinilai menghambat aktivitas harian, terutama bagi anak-anak sekolah yang melintasinya setiap hari.

Keluhan lain datang dari fasilitas sanitasi di kawasan pembekoan yang banyak tidak lagi layak pakai.

Menanggapi hal itu, Syah Padri berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk pengadaan WC yang layak.

Ia menutup kegiatan reses dengan menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti.