PEKANBARU - Persoalan bangunan dan lapak yang masih berdiri di sepanjang Jalan HR Soebrantas menjadi pekerjaan rumah Pemko Pekanbaru sebelum proyek pelebaran jalur lambat sepanjang 1,6 kilometer direalisasikan pada 2027.
Penertiban kawasan tersebut dinilai penting agar rencana peningkatan kapasitas jalan yang dikerjakan Pemprov Riau tidak terhambat persoalan di lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Roni Amriel SH MH meminta Pemko mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan proyek sejak sekarang.
Salah satu prioritasnya adalah menyosialisasikan rencana pembangunan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk menyelesaikan persoalan bangunan dan lapak di sepanjang trase pekerjaan.
"Untuk proses ini, harus dipersiapkan sejak sekarang. Terutama mensosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak," ujar Roni, Minggu (15/11/2026).
Menurut politisi Golkar tersebut, sosialisasi tidak cukup dilakukan melalui perangkat pemerintah di tingkat kota.
Pemko perlu menggerakkan camat, lurah, RT hingga RW agar informasi mengenai rencana pelebaran jalan tersampaikan secara menyeluruh.
"Tentunya ini perlu peran camat, lurah, RT dan RW. Sosialisasikan secara baik, agar masyarakat paham dan mendukung pekerjaan ini nanti," katanya.
Roni menilai, kesiapan sosial dan penataan kawasan harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.
Tanpa penyelesaian persoalan tersebut, proyek berpotensi menghadapi hambatan ketika pekerjaan fisik mulai dilaksanakan.
Ia juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan tersebut karena pelebaran jalur lambat diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus memperbaiki ketertiban kawasan.
"Harapan kita masyarakat bisa mendukung sepenuhnya. Karena manfaatnya juga untuk masyarakat banyak, terutama dalam meminimalisir kemacetan di kawasan tersebut," sebutnya.
Proyek pelebaran jalur lambat Jalan HR Soebrantas direncanakan membentang sepanjang 1,6 kilometer, mulai dari Simpang Pasar Pagi Arengka hingga Jalan Purwodadi.
Pekerjaan yang dijadwalkan dimulai pada awal 2027 itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas jalan di salah satu koridor lalu lintas padat di Kota Pekanbaru.
Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal sebelumnya menyampaikan, koordinasi dengan Pemko Pekanbaru telah dilakukan, terutama menyangkut status aset dan pembebasan lahan.
Ia menjelaskan, jalur lambat yang akan diperlebar merupakan aset milik Pemko, sedangkan Pemprov Riau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi.
"Jalur lambat yang akan ditangani ini, aset milik Pemko Pekanbaru. Kami Pemprov Riau mengambil peran dalam pelaksanaan pengerjaan fisiknya," tegas Khairul.
Pembagian tanggung jawab tersebut membuat koordinasi kedua pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan proyek berjalan sesuai jadwal.
DPRD Pekanbaru berharap persoalan administrasi, penataan bangunan, serta komunikasi dengan warga tidak justru menjadi penghambat ketika anggaran dan pelaksanaan fisik sudah disiapkan.
Roni menegaskan, seluruh kendala yang dapat diantisipasi sejak dini seharusnya diselesaikan sebelum proyek dimulai.
"Harapan kita juga, tanpa terkendala persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan sejak dini," tandasnya.
