PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mencapai Rp10 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp6,99 triliun.
Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin (9/11/2026).
Syahrial menjelaskan, PAD diperkirakan berkontribusi sekitar 69,87 persen terhadap total pendapatan daerah. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp3 triliun atau sekitar 30,02 persen.
"PAD menyumbang sekitar 69,87 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp3 triliun atau sekitar 30,02 persen," ujarnya.
Sejalan dengan proyeksi pendapatan tersebut, belanja daerah dalam rancangan APBD 2027 juga direncanakan mencapai Rp10 triliun. Dengan komposisi itu, Pemprov Riau menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar nihil.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Langkah yang disiapkan meliputi optimalisasi pajak dan retribusi daerah, diversifikasi sumber pendapatan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan dana transfer secara lebih efektif.
"Guna memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, kami terus mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, mendiversifikasi sumber pendapatan, memperkuat BUMD, serta mengelola dana transfer secara efektif," kata Syahrial.
Selain itu, peningkatan pendapatan akan didorong melalui digitalisasi layanan, pemutakhiran data wajib pajak dan objek retribusi, hingga peninjauan tarif retribusi. Penyesuaian tarif nantinya mempertimbangkan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, serta prinsip keadilan.
Pemprov Riau juga mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Kami juga mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," ujarnya.
Dari sisi kebijakan pembangunan, rancangan APBD Riau 2027 mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif.
Tema tersebut menjadi arah penyusunan program dan alokasi anggaran agar lebih efektif, efisien, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Syahrial menegaskan, belanja daerah akan diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengalokasian anggaran diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Dari sisi belanja, kami akan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengalokasian anggaran tersebut ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)," jelasnya.
Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar akan memperoleh alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan potensi daerah.
Syahrial berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD Riau dapat berlangsung lancar dan konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kami berharap proses pembahasan menghasilkan Perda APBD 2027 yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau," tutupnya. (*)
