PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, khususnya yang baru dilantik, segera bekerja dan menjalankan program yang telah disusun.
Percepatan kerja dinilai penting, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam APBD Perubahan 2026.
Anggota DPRD Pekanbaru, M Sabarudi ST, mengatakan para pejabat yang baru dilantik harus segera menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanah yang diberikan.
“Kami harapkan, mereka mampu mengimplementasikan visi dan misi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Apalagi anggaran perubahan mau jalan,” kata Sabarudi kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (28/10/2026).
Ia menjelaskan, dari 17 posisi pejabat yang dilantik pada Senin (26/10/2026), empat di antaranya merupakan pejabat eselon II. Para pejabat tersebut diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Menurut Sabarudi, penyesuaian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tahu, masih banyak program yang harus dilanjutkan dan diselesaikan. Para pejabat ini jangan berlama-lama menyesuaikan diri di jabatan baru itu,” tegasnya.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan publik, harus menjadi prioritas.
“Untuk yang bersifat pelayanan publik, langsung kerja cepat dan terarah. Semakin baik kinerjanya, maka target pembangunan Kota Pekanbaru bisa tercapai,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru melantik 17 pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru pada Senin (26/10/2026). Empat di antaranya mengisi posisi strategis pada jabatan eselon II.
Keempat pejabat tersebut adalah drh Muhammad Firdaus sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Masykur Tarmizi sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Firmansyah Ekaputra sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Firman Hadi sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Namun, sejumlah jabatan eselon II lainnya masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).
Jabatan yang masih diisi Plt antara lain Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pengisian jabatan definitif pada posisi-posisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penataan birokrasi Pemko Pekanbaru agar pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
