PEKANBARU - Perubahan status desil kesejahteraan masyarakat tidak menjadi alasan bagi pelayanan kesehatan Kota Pekanbaru untuk menunda pertolongan medis kepada warga ketika menghadapi kondisi darurat.
Pemko Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru telah menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk menjamin layanan kesehatan bagi warga yang memiliki KTP Pekanbaru.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin ST MEng mengatakan, skema tersebut disiapkan agar perubahan data atau status desil tidak otomatis memutus akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi emergency.
"Kita di DPRD bersama Pemko sudah menganggarkan kurang lebih Rp100 miliar untuk menjamin bapak ibu ber-KTP Kota Pekanbaru berobat hanya menggunakan KTP," ujar Tekad, Rabu (23/9/2026).
Menurut Tekad, dalam kondisi kegawatdaruratan medis, masyarakat tidak perlu terlebih dahulu memikirkan status desil kesejahteraannya.
Warga cukup mendatangi rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Pekanbaru dengan membawa KTP Kota Pekanbaru.
"Artinya, ketika saat emergency dia tidak pandang desil berapa. Selama dia ber-KTP Pekanbaru, silakan ke UGD atau rumah sakit mana pun di Kota Pekanbaru. Tunjukkan KTP Pekanbaru, insyaallah berobatnya gratis," tegasnya.
Penegasan DPRD ini menjadi penting karena perubahan data kesejahteraan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap akses program bantuan dan layanan kesehatan.
Tekad meminta warga tidak langsung menyimpulkan bahwa perubahan desil berarti mereka kehilangan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan daerah.
Dalam situasi darurat, mekanisme pelayanan diarahkan agar masyarakat memperoleh pertolongan medis terlebih dahulu.
Selain mendatangi fasilitas kesehatan, warga Pekanbaru juga dapat menghubungi layanan darurat 112 apabila membutuhkan pertolongan segera.
"Bapak ibu silakan hubungi 112 jika memang keadaan kesehatan tidak baik atau emergency," kata Tekad.
Layanan 112, lanjut dia, juga dapat membantu warga yang menghadapi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Kalau tidak aktif BPJS-nya, nanti akan diaktifkan oleh petugas dari layanan call center 112 tersebut," jelasnya.
Tekad menilai persoalan utama yang harus dipastikan pemerintah bukan hanya akurasi data desil, tetapi juga keberlanjutan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar ketika membutuhkan pertolongan.
Karena itu, warga diminta tidak menunda pemeriksaan atau pengobatan dalam kondisi darurat hanya karena khawatir status kepesertaannya bermasalah.
"Jadi kita tetap menjamin berobat gratis bagi warga Pekanbaru, terutama emergency. Tinggal menunjukkan KTP Pekanbaru saja," pungkasnya.
