PEKANBARU - Ruang fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru diperkirakan semakin terbatas dalam APBD Perubahan 2026.

Berkurangnya dana transfer menjadi salah satu faktor yang membuat anggaran perubahan berpotensi menyusut, sementara DPRD Pekanbaru hanya memiliki waktu sekitar sepekan untuk menuntaskan pembahasannya.

Kondisi tersebut membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru harus memilah kembali program yang akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Legislator memastikan pembahasan tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan program yang dinilai memiliki dampak langsung.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri mengatakan, berkurangnya dana transfer ke daerah maupun transfer dari provinsi berpotensi memengaruhi postur APBD Perubahan 2026.

"Meski begitu, kami tetap bahas semaksimal mungkin, sehingga tidak ada kendala. Seperti tunda bayar dan penundaan program prioritas," kata Azwendi, Selasa (22/9/2026).

Menurut dia, kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena waktu pembahasan APBD Perubahan semakin terbatas.

Namun, DPRD tetap menargetkan pengesahan sesuai ketentuan, yakni pada 30 September 2026.

"Pastinya, dengan waktu mepet sekarang, kita akan sahkan sesuai aturan yakni 30 September ini," ujarnya.

Di tengah potensi penyusutan anggaran, DPRD Pekanbaru menyatakan sejumlah sektor tetap menjadi perhatian dalam APBD Perubahan.

Program tersebut mencakup kelanjutan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta drainase, penanganan banjir, kebutuhan operasional pemerintahan, insentif RT/RW, pendidikan hingga bantuan untuk tempat ibadah.

Namun, daftar kebutuhan tersebut harus berhadapan dengan kemampuan keuangan daerah yang tidak sebesar sebelumnya.

Artinya, tidak seluruh kebutuhan otomatis dapat diakomodasi apabila kapasitas anggaran tidak mencukupi.

Azwendi menegaskan, program yang dimasukkan ke dalam APBD Perubahan harus mempertimbangkan skala kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Program dan kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan tentunya kita lihat berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Yang paling penting, anggaran tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat,” tukasnya.