PEKANBARU - Akurasi data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan di Kota Pekanbaru. Komisi III DPRD Pekanbaru mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan penetapan desil yang dinilai masih menyisakan banyak ketidaksesuaian sehingga berpotensi menghambat penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Persoalan tersebut muncul setelah banyak warga mengeluhkan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Bahkan, terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas yang tercatat pada kelompok desil menengah, sementara sebagian warga yang masuk kategori desil terendah justru tidak memperoleh bantuan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin menegaskan, pembenahan data harus menjadi prioritas karena menjadi dasar penentuan penerima berbagai program sosial pemerintah.
"Ini sangat penting, karena data tersebut menjadi satu dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan intervensi sosial pemerintah," ujar Tekad Indra Pradana Abidin, Minggu (16/8/2026).
"Kesalahan atau ketidaksesuaian data, berpotensi membuat warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terakomodasi," sambungnya.
Menurutnya, Pemko Pekanbaru perlu segera melakukan evaluasi sekaligus pembaruan data secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi riil masyarakat di lapangan dapat menjadi dasar dalam proses pendataan.
Politikus PDIP itu menyebut masih banyak warga yang mempertanyakan perubahan status desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
"Persoalan ini jangan biarkan berlarut-larut. Kita minta tahun ini bisa diselesaikan. Sehingga data penerima program sosial menjadi lebih akurat dan tepat sasaran," katanya.
Selain melakukan pembaruan data, DPRD juga mendorong pemerintah membuka mekanisme pengaduan dan verifikasi bagi masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai.
Dengan adanya ruang tersebut, warga dapat menyampaikan kondisi ekonomi mereka sekaligus memperoleh kepastian atas hasil pendataan.
Tekad menilai akurasi data merupakan faktor utama agar seluruh program bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Perlu kita ketahui, akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan," sebutnya.
"Apalagi penyelesaian polemik desil, ke depan bisa mencegah munculnya persoalan lain dalam penyaluran bantuan sosial," jelasnya.
Di sisi lain, pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini masih berlangsung di Kota Pekanbaru dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas data kesejahteraan masyarakat, termasuk data desil.
Penetapan desil dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta berbagai sumber data pemerintah lainnya.
Secara umum, desil dibagi menjadi 10 kelompok kesejahteraan, yaitu Desil 1 kategori sangat miskin, Desil 2 kategori miskin dan Desil 3 kategori hampir miskin.
Kemudian, Desil 4 rentan miskin atau menengah bawah, serta Desil 5 hingga 10 kategori kelompok masyarakat menengah hingga kategori mampu.
