PEKANBARU – Rencana Komisi I DPRD Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi penggunaan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2026 berujung tanpa hasil.

Agenda hearing yang dijadwalkan pada Senin (27/7/2026) terpaksa dibatalkan setelah tidak ada satu pun perwakilan Setda yang hadir hingga siang hari.

Hearing sejatinya dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Namun, hingga sekitar pukul 12.20 WIB, jajaran Setda Pekanbaru tidak kunjung datang memenuhi undangan legislatif.

Plh Sekdako Pekanbaru, Masykur Tarmizi juga tidak terlihat hadir dalam agenda tersebut.

Kondisi ini membuat Komisi I DPRD Pekanbaru akhirnya menghentikan agenda hearing yang sedianya membahas sejumlah hal penting terkait pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak Setda.

Menurutnya, pertemuan tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai realisasi anggaran yang telah berjalan sepanjang 2026.

“Padahal kita ingin membahas anggaran. Mulai serapan anggaran 2026, maupun usulan untuk APBD 2027,” ujar Robin.

Komisi I DPRD Pekanbaru memiliki sejumlah pertanyaan terkait penggunaan anggaran Setda yang pada 2026 telah dialokasikan lebih dari Rp170 miliar.

Memasuki pertengahan tahun, DPRD ingin mengetahui sejauh mana anggaran tersebut telah direalisasikan.

Tidak hanya mengenai jumlah serapan, tetapi juga program dan kegiatan apa saja yang telah dibiayai melalui anggaran tersebut.

Informasi itu dinilai penting karena akan menjadi salah satu bahan pertimbangan legislatif dalam membahas rencana anggaran Setda untuk tahun 2027 sekaligus pembahasan APBD Perubahan 2026.

“Kita kan perlu tahu, untuk apa saja anggaran sudah digunakan Setda. Tapi mereka nggak datang, tanpa ada informasi apapun. Ini tidak baik,” tegas Robin.

Menurut dia, transparansi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam proses pengawasan keuangan daerah.

DPRD membutuhkan data aktual agar pembahasan anggaran berikutnya dapat dilakukan secara objektif dan berdasarkan kebutuhan riil.

Meski agenda pertama batal, Komisi I DPRD Pekanbaru memastikan pembahasan dengan Setda tidak akan dihentikan.

DPRD berencana menjadwalkan kembali hearing dengan meminta kehadiran langsung Plh Sekda beserta jajaran terkait.

“Hearing lanjutan kita jadwalkan lagi. Kita minta Plh Sekda hadir, karena ini penting,” kata Robin.

Komisi I menilai pembahasan mengenai APBD Perubahan 2026 dan penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara rinci.

Setiap alokasi anggaran perlu memiliki dasar kebutuhan dan tujuan yang jelas agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan evaluasi serapan anggaran yang transparan, legislatif dapat memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target sekaligus mencegah munculnya alokasi belanja yang tidak memiliki dasar kebutuhan yang jelas.

Batalnya hearing kali ini menjadi catatan tersendiri dalam proses pengawasan anggaran di Kota Pekanbaru.

Komisi I DPRD Pekanbaru pun kini menunggu agenda lanjutan untuk meminta penjelasan langsung dari pihak Setda terkait realisasi anggaran 2026 serta rencana kebutuhan anggaran pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.