PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati menegaskan, belanja pemerintah masih menjadi penggerak utama perekonomian di Riau.

Namun, efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi global membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka.

"Meskipun pemerintah tetap berperan dalam menggerakkan perekonomian, kebijakan efisiensi membuat kontribusi belanja investasi berkurang," ujar Heni dilansir mcr, Kamis (20/3/2025).

"Selain itu, dinamika politik dan ketidakpastian ekonomi turut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, yang saat ini lebih memilih menabung daripada berbelanja," sambungnya.

Heni menekankan, pemerintah daerah perlu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan lebih optimal.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan dari pajak air permukaan dan pajak air tanah, memperbarui NJOP PBB, serta meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Langkah ini penting agar daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pusat, tetapi juga bisa lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan," jelasnya.

Hingga Februari 2025, realisasi belanja modal di Riau masih tergolong sangat rendah, yakni baru mencapai Rp45,78 miliar atau 0,93 persen dari total pagu sebesar Rp4.899,45 miliar.

Heni menegaskan, percepatan belanja modal sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Realisasi belanja modal harus dipercepat agar dapat memberikan dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan daya saing Riau dalam menarik investasi," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 40 persen dari APBD untuk belanja modal, sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Lebih lanjut, Heni mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat investasi di sektor-sektor strategis di Riau.

Beberapa prioritas investasi yang tengah dikembangkan meliputi pembangunan Kawasan Industri Kelapa di Indragiri Hilir, pengembangan industri Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan Industri Tanjung Buton, serta pengembangan pariwisata di Pantai Tanjung Lapin.

"Kita perlu mendorong nilai tambah dari sektor industri pengolahan agar Riau tidak hanya bergantung pada bahan mentah. Dengan penguatan industri hilir, kita bisa meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan," jelasnya.

Selain investasi, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

"UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. Kemudahan akses pembiayaan akan membantu mereka berkembang lebih pesat," pungkasnya.(*)