PEKANBARU - Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) bersama Prodi S3 Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menggalar Focus Group Discussion (FGD) untuk meninjau dan memperbaharui kurikulum, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Hukum UIR Jalan Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru ini, bertujuan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan profesional di era modern.

Dalam kata pengantar FGD, Ketua Prodi S3 PPs UIR, Prof Dr Hj Ellydar Chaidir SH MHum menegaskan, pihaknya memandang perlu mengundang stakeholder ilmu hukum seperti dari pengadilan, advokat, kejaksaan, kepolisian dan alumni untuk dapat berkontribusi positif memberi masukan pada pengembangan kurikulum yang berbasis OBE (outcome based education). Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan, kurikulum harus mengacu kepada standar nasional.P

"Pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang tidak hanya unggul dalam aspek akademis dan profesional tapi juga kolaboratif, responsif dan adaptif terhadap tantangan lokal dan global, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etis dan berkelanjutan. Pendidikan yang berkelanjutan harus diintegrasikan dalam pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan lingkungan, ekonomi dan sosial global," kata Ellydar Chaidir.

Hal senada ditegaskan oleh Assoc. Prof Dr Efendi Ibnu Susilo SH MH, Wakil Direktur II Program Pascasarjana. Mewakili Direktur PPs, Efendi Ibnu Susilo menegaskan pentingnya penyelarasan kurikulum dengan tantangan dunia kerja serta dinamika hukum yang terus berkembang.

"Evaluasi kurikulum bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan keharusan untuk memastikan bahwa lulusan Pascasarjana UIR memiliki kompetensi yang unggul dan siap menghadapi tantangan di dunia profesional," ungkapnya.

"FGD ini menjadi wadah bagi kita semua untuk memberikan gagasan dan masukan guna menciptakan kurikulum yang lebih adaptif dan aplikatif. Harapannya, kurikulum ini tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis di lapangan,” ucap Efendi Ibnu Susilo.

Kegiatan FGD selain diikuti para dosen home based di Pascasarjana UIR juga turut dihadiri Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Islam Riau Dr. Ragil Ibnu Hajar, Dr. (c) Yusril Sabri, SH, MH, advokat, Dr. Rudi Pardede SH MH (Polresta Pekanbaru), Dr. Selpia Rosalina, SH, MH, (Aspidum Kejaksaan Tinggi Riau), Mohd Arif dan Dwi Maya Charlly dari Kementerian Hukum Kanwil Riau, Kicky Arityanto juga dari Kajati Riau. Hadir juga Dekan Fakultas Hukum Dr M Musa SH MH bersama Dr Anton Afrizal Chandra (DDIK), Dr Surizki Febrianto SH MH dan Dr Aryo Akbar SH MH (Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum), Dr Heni Susanti SH MH (Sekretaris Prodi S3), dan moderator Dr Rasyidi Hamzah SH MH (Wakil Dekan I Fakultas Hukum UIR).

Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, berbagai isu strategis dibahas termasuk bagaimana kurikulum dapat lebih selaras dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, serta bagaimana lulusan Pascasarjana UIR dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Para alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor hukum yang hadir dalam FGD saling berbagi pengalaman serta memberikan masukan tentang pentingnya keterampilan praktis dalam pendidikan hukum.

"Kami senang bisa hadir di sini sekaligus memberi masukan terkait peninjauan kurikulum," komentar Selpia dari Kejaksaan Tinggi Riau.

Salah satu poin menarik yang muncul dalam diskusi adalah perlunya peningkatan aspek keterampilan litigasi dan negosiasi dalam kurikulum, serta penguatan pemahaman mengenai hukum berbasis teknologi dan digitalisasi hukum. Masukan-masukan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kurikulum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

FGD ini menjadi langkah awal dalam menyusun kurikulum yang lebih inovatif dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Pascasarjana UIR berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan kurikulum yang mampu mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki keunggulan praktis di bidang hukum. Diharapkan, hasil dari diskusi ini dapat segera diimplementasikan guna memperkuat peran UIR dalam mencetak generasi profesional hukum yang berdaya saing tinggi. (rilis)