PEKANBARU — Defisit anggaran Provinsi Riau 2025 menjadi sorotan setelah Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan angka tersebut beberapa waktu lalu. Namun, hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat karena angka yang disebutkan terus berubah. Angka defisit APBD tersebut juga terus bertambah sejak disahkan pada Desember 2024.

Anggota DPRD Riau, Hardianto, menanggapi perbincangan yang berkembang terkait defisit anggaran di masa kepemimpinan Abdul Wahid dan SF Hariyanto. Ia meminta Pemprov Riau untuk memastikan angka yang tepat dengan melakukan perhitungan kembali terhadap pendapatan dan belanja dalam APBD Provinsi Riau 2025.

“Publik bingung, angka defisit yang beredar di media berbeda-beda. Ada yang menyebut Rp3,5 triliun, Rp3,7 triliun, ada juga yang menyebut Rp2,1 triliun,” ujar Hardianto, Rabu (19/3/2025).

Hardianto menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan angka pasti defisit anggaran, serta memahami sumber dan penyebabnya agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat spekulatif.

Menurut Hardianto, defisit anggaran sebenarnya merupakan hal yang biasa diprediksi dalam penyusunan APBD. Hal ini dikarenakan APBD adalah prediksi pendapatan dan belanja yang akan menjadi acuan selama satu tahun setelah disahkan.

“Defisit terjadi ketika belanja tidak seimbang dengan pendapatan. Ini bisa terjadi karena APBD itu merupakan prediksi, bisa surplus, bisa defisit. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mengelola kemungkinan defisit ini,” jelas Hardianto.

Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab defisit anggaran di APBD Riau 2025 adalah adanya tunda bayar dari tahun 2024. Meski demikian, menurut Hardianto, dalam penyusunan APBD Murni 2025, seharusnya sudah ada keseimbangan yang ditetapkan antara pendapatan dan belanja untuk tahun 2025, seperti yang dilansir dari suara.(*)