PEKANBARU - Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, bersama dengan BPS dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menyelenggarakan rilis bersama Indikator Makroekonomi Provinsi Riau, Jumat (15/3/2024).

Kegiatan ini dirangkai dengan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Februari 2024, serta Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2023.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk sinergi yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengawali rangkaian acara rilis indikator dan diseminasi bersama, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Indra menyampaikan apreasiasi atas sinergi yang telah terbangun sehingga ekonomi Riau dapat tumbuh cukup tinggi, dengan pengelolaan fiskal yang baik, serta inflasi yang terkendali.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang dibangun oleh pemerintah daerah, bersama dengan instansi dan lembaga vertikal yang telah dilakukan dalam beragam aspek," kata Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Indra.

Lebih lanjut, Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi juga menyampaikan rilis indikator perkembangan ekspor impor Provinsi Riau periode Februari 2024.

"Surplus neraca perdagangan Februari 2024 yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas," ungkapnya.

Neraca perdagangan nonmigas Februari 2024 mencatat surplus sebesar 959,42 juta dolar AS, sementara neraca perdagangan migas juga mencatatkan surplus sebesar 130,68 juta dolar AS.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, India, dan Amerika Serikat tetap menjadi kontributor utama ekspor Provinsi Riau.

Sementara itu, impor nonmigas, utamanya barang modal dan barang konsumsi, tetap kuat sejalan dengan berlanjutnya perbaikan aktivitas ekonomi.

Dari aspek kebijakan fiskal, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati menjelaskan bahwa kinerja perekonomian Riau yang tetap kuat salah satunya ditopang oleh kinerja baik dari sisi fiskal. Kebijakan fiskal daerah memiliki peranan penting, salah satunya menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor ekonomi daerah.

"Pada tahun 2023 realisasi APBD Konsolidasi di Provinsi Riau mencatatkan kinerja yang cukup menggembirakan," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati.

Adapun realisasi pendapatan daerah tahun 2023 tercatat mencapai Rp35,78 triliun atau 104,83% dari target.

"Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan mencapai 21,83% (yoy)," sebutnya.

Peningkatan realisasi pendapatan daerah ini didukung oleh naiknya realisasi pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersumber dari participating interest 10% dari pengelolaan blok migas oleh PT Pertamina Hulu Rokan.

Sejalan dengan pendapatan daerah, realisasi belanja daerah juga tercatat tumbuh 15,95% (yoy), meningkat dari Rp31,45 triliun menjadi Rp36,47 triliun atau mencapai 96,68% dari pagu.

Pertumbuhan disebabkan oleh kenaikan belanja modal sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infastruktur di Provinsi Riau.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad menyampaikan asemen Bank Indonesia terkait perkembangan terkini perekonomian global dan nasional, serta evaluasi kinerja perekonomian Riau dan prospek di tahun 2024.

Perekonomian Riau pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif dan berdaya tahan terhadap rambatan risiko ekonomi global.

"Dengan memerhatikan perkembangan ekonomi terkini, baik dari faktor domestik maupun eksternal, serta langkah kebijakan Bank Indonesia yang bersifat pre-emptive dan forward-looking, kami memandang bahwa ekonomi Riau ke depan akan semakin baik. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Riau di tahun 2024 dapat tetap tumbuh tinggi dalam kisaran 4,0% - 4,8% (yoy). Selain ditopang oleh kinerja sektor ekonomi utama, sektor tersier (jasa-jasa) diperkirakan juga akan membaik seiring pemulihan permintaan terutama permintaan domestik," jelasnya.

Lebih lanjut, dari sisi perkembangan harga, inflasi gabungan 4 kota IHK di Provinsi Riau terkendali dan berada pada kisaran sasaran 2,5±1%.

"Berbagai upaya stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran akan terus diupayakan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi lonjakan harga komoditas pangan," tukasnya, seperti yang dilansir dari mcr. (*)