JAKARTA - Toyota menunjukan keseriusannya dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan, seperti hybrid, plug-in hybrid, dan listrik murni di Indonesia. Bahkan, raksasa otomotif asal Jepang ini sudah berkomitmen dengan rencana investasinya sebesar 2 miliar US$ atau setara lebih dari Rp28 triliun.

Dijelaskan Presiden Direktur PT Toyota Motor manufacturing Indonesia (TMMIN), Warih Andang Tjahjono, investasi tersebut melanjutkan dari yang sebelumnya.

"Dulu pada periode pertama, setelah Pak Jokowi (Presiden RI) ke TMC pada 2014, dan investasi pertama dari 2015 hingga 2019. Kini disampaikan, pada periode berikutnya, 2019 sampai 2023 kita berkomitmen untuk berinvestasi lebih dari Rp28 triliun," jelas Warih saat ditemui di booth Toyota GIIAS 2019, di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Lanjutnya, untuk realisasi investasi baru ini masih dalam rencana. Namun yang sudah pasti, termasuk pengembangan dan produksi kendaraan elektrik.

"Kita ingin memulai produksi lokal untuk hybrid pada 2022. Bersamaan dengan itu, kita ingin kendaraan listrik bisa diterima masyarakat dengan baik, di dalamnya termasuk regulasi agar harganya tidak begitu jauh dengan mobil konvensional, volume baik, jadi baik mobil listrik dan komponen untumanya memiliki skala ekonomi yang bagus," tegas Warih.

Sementara itu, saat ditanya mobil hybrid pertama apa yang bakal diproduksi Toyota di Indonesia, pria ramah ini masih belum bersedia memberikan informasi secara detail.

"Modelnya bisa SUV, bisa juga MPV. Kita lihat itu nanti," pungkasnya.
Pajak Tinggi Konsumen Tak Mau Beli Mobil Listrik

Hampir seluruh pabrikan otomotif yang turut meramaikan pasar Tanah Air mengaku siap menghadirkan kendaraan listrik. Namun hingga saat ini regulasi terkait hal tersebut belum juga diterbitkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengaku masih harus mengkaji kembali peraturan terkait mobil listrik.

"Masih kami sesuaikan lagi aturannya, keuangannya, pajaknya, itu harus singkron sehingga bisa menarik industri dan juga bisa menarik konsumen, harus diseimbangkan industri dan konsumennya," katanya saat pembukaan GIIAS 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Pria yang akrab disapa JK itu mengaku pajak terkait kendaraan listrik tak mungkin dihilangkan. Meski demikian, Pemerintah akan menyeimbangkan hal tersebut.

"Kalau pajaknya dihilangkan nanti keuangannya bagaimana? Tapi kalau pajaknya tinggi konsumennya tidak kebeli. Jadi singkronkan itu," ujar JK.

Terkait kendaraan ramah lingkungan yang sesuai di Indonesia, JK mengembalikan semuanya kepada kebijakan Agen Pemegang Merek (APM) masing-masing.

"Hybrid kan sudah, jadi tentu ada tahapan, masing masing merek punya strategi, ada yang langsung ada yang bertahap," jelasnya. (*)