SIAK - Sekdab Siak Arfan Usman bersama BPS Siak dan OPD terkait mengikuti Rakor dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah, secara virtual di Ruang Bandar Kantor Bupati Siak, Senin (31/10/2022).

Rakor tersebut dipimpin langsung Mendagri RI Tito Karnavian, diikuti Deputi BPS, Deputi Badan Pangan Nasional, Dirjen Perdagangan Negeri Kementerian Perdagangan, Jamdatun Kejagung RI.

Perwakilan Kapolri dan Kasum TNI, serta para Gubernur, Bupati serta Walikota se-Indonesia secara online dan offline.

Sekdakab Siak Arfan mengatakan, kegiatan rakor secara virtual yang dilaksanakan Kemendagri ini sangat penting, karena membahas terkait info terkini inflasi di Indonesia. Data-data yang dibahas merupakan data terbaru terkait penanganan inflasi di daerah.

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjadi acuan kita di daerah dalam rangka pengendalian inflasi.

"Alhamdulillah riau pada umumnya, dan khususnya kabupaten siak, tidak termasuk ke dalam provinsi dan kabupaten yang pengendalian inflasinya kurang baik, kita cukup bagus," sebutnya.

Sementara, Kepala BPS Siak menyebutkan, pengendalian inflasi di Kabupaten Siak cukup baik. Dengan melakukan monitoring secara berkala dan dari pantauan di lapangan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.

"Secara umum dari angka inflasi jika dibandingkan dengan angka nasional dan provinsi, kabupaten siak lebih rendah. Dari pantauan sementara kita harga di bulan oktober tidak ada kenaikan komoditas yang tinggi, inflasi bulan november akan kami rilis mudah-mudahan inflasi siak juga terkendali dengan baik," ucapnya.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, saat ini inflasi Indonesia cukup baik, berada di posisi yang relatif landai yakni di angka 5,95 persen, namun terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di angka 5,4 persen.

Hal tersebut dikarenakan wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, adanya pembangunan yang merata sehingga masyarakat di pedesaan relatif belum terdampak. Terlebih dengan gerakan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Yang paling penting kerjasama kita, yaitu gerakan dari pemerintah pusat dan gerakan pemerintah daerah secara serempak, bersama-sama menangani situasi ini agar tidak menjadi krisis yang berakibat buruk. Bukan hanya pada pemerintah pusat tapi juga kepada para pemerintah daerah, karena otonomi daerah ini rakyat yang menilai," pungkasnya.

Penulis: Diana Sari
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Iduladha 1445 H, Kebutuhan Hewan Kurban di Pekanbaru Meningkat 2,5 Persen Pekanbaru Menanti Sosok Pj Walikota Baru: Muflihun, Indra Pomi atau Hambali Nanda? PLTA Buka Pintu Air 1,5 Meter, Pj Bupati Kampar Imbau Warga Waspada Banjir BRK Syariah Tingkatkan Eksistensi di Jakarta dalam Jemputan Majelis Silaturahmi Gubri Pemprov Riau Tingkatkan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan		Melintas di Jalan Riau Ujung Pekanbaru, 40 Truk ODOL Terjaring Razia Maverick Vinales Terpikat Gaji Besar Honda, Aprilia di Ujung Tanduk Dihadiri Cagubri, Pj Gubri Sebut Pembangunan Infrastruktur Bukan Omong-omong Unisi Pilih BRK Syariah untuk Transaksi Biaya Pendidikan Mahasiswa dan Penerimaan Pembayaran Syamsuar Siap Relakan Kursi DPR RI