BAGANSIAPIAPI - Usia kabupaten Rokan Hilir telah mencapai 27 tahun, tepat pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin. Ditengah perayaan rasa syukur keberadaan kabupaten berjuluk Negeri Seribu Kubah ini, terselip harapan untuk pembangunan yang lebih baik.
Pemerintah daerah baik eksekutif maupun DPRD Rohil memacu pembangunan tersebut dengan mengedepankan faktor infrastruktur yang tercermin dari besarnya porsi anggaran untuk pembiayaan infrastruktur fisik setiap tahunnya.
Namun ditengah itu, menyisakan banyak pertanyaan tentang berbagai hal seperti sejauh mana manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat? bagaimana pemerataan untuk aksesibilitas bagi masyarakat terutama di daerah pesisir yang seperti diketahui sangat timpang.
Apa urgensi proyek-proyek yang dalam sejumlah kasus justeru menjadi barang terbengkalai. Gencarnya pembangunan fisik ini layak menjadi pertanyaan, jangan-jangan ini hanya menjadi ajang yang cenderung mengutamakan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan.
Ketua PWI Rohil Zulfadhli pada Selasa (6/10) menyebutkan sampai saat ini masih banyak proyek-proyek yang dibangun pemda Rohil terbengkalai, dan beberapa diantaranya terjadi kasus hukum.
"Soal pengelolaan aset ini harus menjadi perhatian, dan itu juga menjadi rekomendasi dari DPRD Rohil pada pengesahan APBD Perubahan kemarin. Tapi kita pertanyakan sejauh mana langkah kongkret pemda maupun DPRD menyikapi soal aset ini," katanya.
Ia menegaskan dari catatan teman jurnalis, aset Rohil yang terbengkalai, mangkrak, tak termanfaatkan/tak terpakai, sangat banyak. Bila dinilai mencapai angka yang fantastis yakni puluhan miliar.
Alih-alih mengoptimalkan aset yang ada malah pada APBD Perubahan tidak mencerminkan adanya konsen pada pengelolaan aset ini.
Menariknya kata Zulfadhli, persoalan aset terbengkalai di Rohil sudah muncul dari pemeriksaan BPK dan menjadi berita bertahun-tahun namun tak ada langkah kongkrit sejauh ini.
Beberapa di antaranya:
1. Waterboom Batu Enam — aset/proyek Pemkab yang lama terbengkalai, dibangun sekitar 2010-2011. bangunan tidak dapat difungsikan. Pada 2016 Kejari Rohil menetapkan lima tersangka terkait tipikor.
2. Fasilitas kolam renang di Kawasan Batu Empat, tidak selesai dan tidak memberikan manfaat sebagaimana direncanakan. Belakangan sebagian areal dimanfaatkan menjadi kantor BPBD Rohil.
3. Kendaraan dinas yang terbengkalai, tersebar di sejumlah tempat mulai dari areal mess pemkab Rohil, di sekitaran gedung Serbaguna, dan lain-lain.
4. Tanah dan bangunan yang pengamanannya belum memadai. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK, yang diakses, disebut bahwa pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkab Rohil belum memadai. Di antaranya: belum ada pagar batas/tanda kepemilikan pada sejumlah tanah dan bangunan, belum ada berita acara serah terima penggunaan BMD, terdapat tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan, dokumen kepemilikan BMD belum tertib, terdapat sertifikat tanah yang dikuasai pihak ketiga.
5. Adanya aset yang pemanfaatannya tidak jelas karena perjanjian pinjam pakai/sewa bermasalah.
6. Bekas kantor penghubung Kecamatan Kubu/Mess Camat di Panipahan. Setelah kantor camat yang baru dibangun, bangunan berubah fungsi jadi rumah dinas dan kemudian tidak terurus.
7. Beberapa bangunan di daerah Batu Enam, mulai dari Museum Tionghoa, museum haji dan beberapa gedung tepatnya di seberang kantor Disdikbud Rohil dan dekat Kantor Dinas PMK Rohil yang tidak terpakai. Sekitarannya tumbuh semak liar. Sejak dibangun bangunan tersebut tak pernah dimanfaatkan, hanya Museum Tionghoa yang sempat dipakai tapi kemudian terbengkalai. Berbagai aset di dalamnya kebanyakan hilang termasuk barang bersejarah, Pedang-pedang masa kolonial Jepang dan lain-lain.
8. Stadion/lapangan Bangko Pusako Juga pernah dilaporkan terbengkalai.
9. Mess Mahasiswa Rohil di Pekanbaru, sering dikeluhkan adik-adik mahasiswa kondisinya rusak dan terlantar.
10. Sementara dari data Formasi Riau (2021) ada beberapa infrastruktur Rohil yang dinilai terbengkalai/belum dapat difungsikan seperti Pasar Rakyat Bangko Pusako, Pelabuhan Internasional Bagansiapiapi dan Rumah Dinas Guru SMA N 2 Bangko.
Beberapa data ini merupakan yang mudah ditemukan di ibukota Rohil.
"Ini bisa jadi fenomena gunung es, apa yang terlihat lebih sedikit dibandingkan yang tak terlihat. Artinya aset-aset serupa diperkirakan banyak terdapat di wilayah lain atau di kecamatan-kecamatan yang selama ini luput dari pengawasan," ungkap Zulfadhli.
Dirinya mengajak masyarakat, LSM, mahasiswa, dan kalangan wartawan semakin bersikap kritis dengan kondisi Rohil pada saat ini. Jangan hanya menjadi penonton di tengah adanya realitas yang memprihatinkan, ditengah banyaknya aset yang terbengkalai, tak dimanfaatkan dan tragisnya orientasi terhadap pembangunan infrastruktur semakin gencar.
"Ini patut dipertanyakan, apa tujuannya? sementara tidak sedikit menunjukkan fakta sasaran pembangunan infrastruktur kurang menyentuh masyarakat, kemanfaatannya tak maksimal, kualitas pengerjaan kurang baik, dan berbagai masalah lain. Kami mendesak aparat hukum memperhatikan hal ini, dan menjadi celah pintu masuk untuk melakukan penegakkan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika memang ditemukan indikasi pelanggaran," pungkasnya.
