BAGANSIAPIAPI - Rapat koordinasi pengawasan BBM subsidi digelar dengan penuh keseriusan, membahas berbagai persoalan fundamental terkait penyaluran bahan bakar yang bersumber dari APBN.
Pertemuan ini menjadi wadah berbagi pandangan sekaligus mencari solusi atas tantangan yang dihadapi di lapangan. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama SPRH, Yusri Kandar menekankan pentingnya penataan sistem pengawasan agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Instruksi khusus diberikan kepada pengawas SPBU di bawah unit usaha PT SPRH untuk memperkuat koordinasi vertikal. Koordinasi diminta dilakukan secara rutin, minimal dua kali dalam tiga bulan, bersama instansi pengawasan terkait.
Instansi yang dimaksud kata Yusri Kandar meliputi Kejaksaan, TNI-Polri, sehingga pengawasan dapat lebih menyeluruh. Harapannya, langkah ini mampu menekan potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang kerap menjadi sorotan publik.
Selain itu, rapat juga membahas rencana pengembangan unit usaha SPBU baru di daerah. PDS daerah disebut akan mengembangkan 2 SPBU tambahan dalam waktu dekat. Lokasi pembangunan diprioritaskan di jalur lintas menuju Bagansiapiapi, sesuai arahan bupati.
Salah satu titik yang diusulkan adalah kawasan Sinaboi yang dinilai strategis untuk akses masyarakat pesisir. Pertimbangan ini sejalan dengan program yang disampaikan oleh Gubernur dan Presiden pada waktu itu.
Proyek pembangunan SPBU baru dianggap penting untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat pesisir. Saat ini, satu SPBU sudah dalam tahap pembangunan dengan proses perizinan yang tengah dikaji.
Koordinasi dengan Pertamina juga dilakukan agar pembangunan berjalan sesuai prosedur. Pihak pengelola menegaskan tidak ingin terburu-buru sehingga menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
"Prosedur tetap akan diikuti agar pembangunan SPBU memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya SPBU baru, diharapkan distribusi BBM subsidi lebih merata dan transparan," ujar Yusri.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan energi.Sinergi antara SPBU, aparat penegak hukum, dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan pengawasan yang efektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
