BAGANSIAPIAPI - Program pemberantasan ilegal fishing di perairan Rokan Hilir (Rohil) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau mengalami refocussing untuk kegiatan anggaran 2022 akibat pandemi covid-19.

"DKP Riau sudah cukup berjuang terkait pengawasan, khususnya pemberantasan ilegal fishing di perairan rokan hilir (Rohil) dan perairan kota dumai," kata Kepala UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PSDKP) Wilayah III, Hermanto, Selasa (24/5/2022) di Bagansiapiapi.

"Namun, mengingat kondisi keuangan daerah dan masih adanya pandemi, sehingga terjadi pengurangan anggaran di UPT PSDKP Wilayah III yang membawahi perairan Rohil dan Dumai."

Hermanto berharap, dari yang semestinya 36 kali dalam setahun untuk kegiatan pengawasan (Patroli), dapat disetujui sebanyak 24 kali saja dalam setahun, maka sangat diyakini kita akan bisa mengawasi perairan dari praktik ilegal fishing. Selain dari pada itu, pihaknya juga berharap pada usulan tahun 2023 mendatang dapat diprioritaskan rehap total (Docking Kring) kapal pengawas.

"Kita berharap perbaikan bodi kapal Kurau 01, instalasi listrik menyeluruh dan perbaikan 3 unit mesin yang anggarannya sekitar Rp800 juta," pungkasnya.

Penulis: Afrizal
Editor: Ardian

BERITA LAINNYA
DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi Disdik Riau Buka Seleksi Guru SMAN Plus Gelombang Kedua, Ini Jadwalnya Jangan Lupa Saksikan Atraksi TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin 28 April PUPR Riau Mulai Perbaiki Tugu Zapin Pekanbaru		Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit Disnakertrans Riau Tuntaskan 28 Pengaduan Pembayaran THR Idulfitri 1445 Hijriyah Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 14 Persen di Kuartal Pertama 2024 Kabar Duka, Mantan Bupati Inhil Dua Periode Indra Muchlis Meninggal Dunia