PEKANBARU – Upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Riau membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Selain peran pemerintah, dukungan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah operasional perusahaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Antenatal Care dan Skrining Hipotiroid Kongenital bagi Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, hasil kerja sama Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Riau dengan Community Development PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Kegiatan berlangsung di Hotel Tjokro, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Muhammad Sardi mengapresiasi dukungan yang diberikan perusahaan terhadap peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk pada sektor kesehatan.
"Meranti itu daerah yang sangat minim dalam segala hal, termasuk di sektor kesehatan. Selain SDM kami harap ada juga kepedulian dari perusahaan untuk fasilitas kesehatan masyarakat," ujar Sardi.
Ia berharap pelatihan serupa ke depan dapat menjangkau lebih banyak peserta, termasuk tenaga kesehatan dari rumah sakit di daerah. Kehadiran perusahaan seperti RAPP, menurutnya, juga diharapkan dapat mendorong perusahaan lain untuk berkontribusi dalam penguatan layanan kesehatan.
"Kami akui Meranti sangat minim di sektor kesehatan. Ke depan kami berharap ada penambahan kapasitas peserta termasuk dari pihak rumah sakit di daerah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa dari sekitar 121 ribu ibu hamil di Riau, baru sekitar 41 ribu yang terpantau melalui pemeriksaan rutin. Kondisi tersebut diperparah dengan jumlah tenaga kesehatan yang belum sebanding dengan banyaknya puskesmas yang ada.
"Kami tidak boleh membiarkan kematian ibu dan bayi karena ini menyangkut HAM. Pelatihan seperti ini sangat membantu," tegas Zulkifli.
Ia mengungkapkan, angka kematian balita di Riau masih berada di kisaran lebih dari 400 jiwa, sehingga diperlukan langkah intervensi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta.
Menurut Zulkifli, angka kematian bayi dan balita tertinggi berada di Indragiri Hilir, sedangkan kasus kematian ibu cukup banyak ditemukan di Pelalawan dan Kampar. Adapun di Kabupaten Kepulauan Meranti, angka kematian ibu relatif lebih terkendali.
"Oleh sebab itu, kami menyambut baik kegiatan seperti ini dan semoga ke depan cakupan kegiatannya bisa lebih luas," ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa program cek kesehatan gratis di Riau terus menunjukkan perkembangan dengan capaian 20 persen hingga saat ini. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di kisaran 18 persen lebih.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau berperan melakukan intervensi, sementara pelaksanaan program berada di tingkat kabupaten dan kota.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
"Kita punya ratusan Puskesmas dan tidak sebanding dengan tenaga kesehatan yang ada. Jadi pelatihan seperti ini sangat membantu," kata Zulkifli.
Di sisi lain, Community Development Head PT RAPP, Ferdinand Leohansen Simatupang, mengatakan perusahaan berperan memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Ia menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir merupakan salah satu fokus utama Sustainable Development Goals (SDGs) dengan prinsip zero tolerance secara global.
Sebagai gambaran, Ferdinand menyebut Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Riau pada 2024 mencapai 90,13 per 100.000 kelahiran, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 6,89 per 1.000 kelahiran.
Melalui program ini, PT RAPP mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara bertahap dengan target menjangkau 33 puskesmas di Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, dan Siak.
"Kami berpesan agar peserta dapat terus mengedukasi masyarakat terkait pencegahan sejak dini di lapangan," ujar Ferdinand.(*)
