PEKANBARU – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong pendekatan baru dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Selain menjaga kelembapan lahan gambut di dalam area konsesi perusahaan, pemerintah kini menekankan pentingnya penerapan sistem berbagi air atau water sharing antara kawasan perusahaan dan masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan hal tersebut saat meninjau sistem pengelolaan tata air gambut di kawasan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Menurut Jumhur, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat agar seluruh kawasan gambut yang saling terhubung secara hidrologis tetap terjaga kelembapannya.

“Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan melalui kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat. Water sharing supaya memastikan gambut atau lahan gambut ini terairi tidak hanya pada kawasan konsesi, tetapi juga pada kawasan masyarakat,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, konsep tersebut menjadi penting karena sebagian besar ekosistem gambut memiliki keterkaitan hidrologis. Apabila lahan masyarakat mengalami kekeringan, potensi munculnya titik api tetap tinggi meskipun area konsesi perusahaan berada dalam kondisi basah.

Dalam praktiknya, pengelolaan tata air dilakukan melalui pembagian kawasan berdasarkan kesamaan elevasi lahan. Berbagai infrastruktur pendukung seperti sekat kanal, pintu air, serta sistem pemantauan tinggi muka air terus diperkuat untuk menjaga kondisi gambut tetap basah, terutama saat musim kemarau.

Selain penguatan infrastruktur, KLH juga mendorong pendekatan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan dan data lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup turut meninjau menara pemantauan gas rumah kaca (GRK) yang digunakan untuk mengukur emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) secara real-time.

Data yang diperoleh dari pemantauan hidrologi dan emisi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan gambut nasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Aritonang, menyatakan pihaknya siap mendukung berbagai agenda pemerintah dalam upaya pencegahan karhutla dan pelestarian lingkungan.

“RAPP berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mendukung agenda lingkungan nasional. Kami juga mendukung pengembangan riset dan ilmu pengetahuan Indonesia di bidang pengelolaan lahan gambut tropis,” ujarnya.

Menurut Sihol, salah satu langkah yang terus dikembangkan perusahaan adalah pengukuran emisi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berbasis sains.

Dalam kesempatan yang sama, Jumhur juga meninjau proyek transisi energi bersih berupa instalasi panel surya berkapasitas total 50 megawatt (MW) yang berada di kawasan operasional perusahaan.

Menariknya, fasilitas energi terbarukan tersebut dibangun di atas lahan bekas tempat pembuangan akhir (TPA) yang telah ditutup, sehingga menjadi bentuk pemanfaatan kembali lahan yang sebelumnya tidak produktif.

Pemerintah berharap model kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan tata air gambut ini dapat diterapkan di berbagai wilayah rawan karhutla di Indonesia.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan diharapkan tidak lagi bersifat reaktif saat bencana terjadi, melainkan dilakukan sejak dini melalui pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan dan berbasis data ilmiah.