JAKARTA - PDI-Perjuangan mengaku tak berpikir soal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945 meskipun menganggap Presiden Joko Widodo, yang merupakan kadernya, sebagai sosok yang berprestasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya hanya mendukung usulan garis besar haluan negara (GBHN) dalam wacana amendemen.

"Tidak ada gagasan dari PDI-Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Hasto dalam dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (18/9/2021).

Ia juga menyadari bahwa "Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner."

"Namun, pekerjaan rumah PDI-Perjuangan bukan mengenai sosok, melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kelak," demikian dikutip dari rilis tersebut.

Menurut Hasto, pihaknya ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Jokowi bisa menjadi haluan negara

"Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya," tutur dia.

Selain itu, Hasto mengungkapkan partainya belum membahas sosok tertentu untuk diusung sebagai capres lantaran masih berfokus pada pandemi.

"PDI-Perjuangan juga mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada pemerintahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini," dalihnya.

Pihaknya akan menyerahkan soal itu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diyakininya akan memilih pemimpin nasional lewat "kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis."

"Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDI-Perjuangan selalu ada campur tangan Yang Di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan," tandas Hasto.

Sebelumnya, sejumlah pejabat di DPP PDIP maupun pimpinan lembaga negara yang merupakan kader PDIP berulangkali menyebut Banteng menolak perpanjangan masa jabatan atau pun penambahan periodisasi presiden, serta memilih amendemen untuk PPHN.

Dari pihak internal PDIP, sejauh ini ada nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang digadang-gadang pendukungnya untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan sejumlah survei, nama Gubernur Jateng itu selalu unggul jauh atas Ketua DPR itu. (*)

BERITA LAINNYA
SKK Migas Sumbagut Audiensi dengan Pj Gubri SF Hariyanto, Begini Pembahasannya PKS Soon Following Nasdem-PKB Joins Prabowo-Gibran Coalition Cuaca Ekstrem Diprediksi Masih Melanda Riau Akhir Pekan ini Hasil FP2 MotoGP Spanyol: Bagnaia Terdepan, Marquez Ketiga Jadwal Semifinal Piala Asia U-23 2024: Indonesia Vs Uzbekistan		NasDem-PKB Membelot Dukung Prabowo, Oposisi 'Kurus' Tersisa PDIP dan PKS PGN Optimalkan LNG, Penuhi Kebutuhan Energi Industri di Tengah Risiko Geopolitik 88 Kg Sabu Dimusnahkan, Kapolda Target Tak Ada Lagi Kampung Narkoba di Riau Selain Edy Natar, Eks Gubernur Annas Maamun Ikut Ambil Formulir di PDIP Riau Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar Terima Penghargaan Most Inspiring Figure 2024