JAKARTA - BEM Unnes ikut mengkritik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sebelumnya, kritik terhadap pemerintah sudah lebih dulu disampaikan oleh BEM UI dan BEM UGM.

BEM UI menyebut Jokowi king of lip service sedangkan BEM UGM menyebut Jokowi Presiden Orde 'Paling' Baru.

Namun kini, BEM Unnes tidak hanya mengkritik Jokowi tapi juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam postingan di akun Instagram @bemkmunnes pada Selasa (6/7) malam, mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai 'King of Silent' Sedangkan Puan disebut 'The Queen of Ghosting'.

Bukan tanpa alasan BEM Unnes menyampaikan kritik secara digital ini kepada pemerintah Jokowi-Ma'ruf dan Puan Maharani.

Dalam keterangannya, BEM Unnes menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19. Sebab, penularan COVID-19 kini tidak terkendali di mana kasus harian mencapai 20 ribu dalam sepekan terakhir.

"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," tulis keterangan BEM Unnes.

"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi," tambah mereka.

BEM Unnes menjelaskan, secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam.

Bahkan ketika Ma'ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halal-nya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19," tutur BEM Unnes.

Sementara itu, untuk kritik terhadap Puan, BEM Unnes menjelaskan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi.

Akan tetapi, beberapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.

"Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," jelas BEM Unnes.

Lebih lanjut, BEM Unnes juga mengkritik Jokowi. Bahkan mereka menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis BEM Unnes dikutip kumparan.

"Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," tutup pernyataan BEM Unnes. (*)

BERITA LAINNYA
Pemko Dumai Matangkan Persiapan MTQ Riau ke-42 Pemkab Gelar Pembinaan Khafilah MTQ Inhu, Ini Targetnya Mau Beli Toyota Fortuner, Segini Bayar Pajak Tahunannya Tak Sekadar Budaya Leluhur, Ayi Ayo Onam Menjadi Wisata Religi di Riau Nyetir Mabuk, Anggota Polres Pelalawan, Dinas Peternakan Riau		Makin Silau, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Tembus Rp1.335.000 Titik Api di Riau Nihil, Hotspot Sumatera Terdeteksi di 3 Provinsi Pagi Ini Tahapan Pilkada Serentak 2024: Pendaftaran 27 Agustus, Coblosan 27 November XL Axiata Catat Trafik Data Naik 16% pada Momen Lebaran Man City Vs Real Madrid: Menang Adu Penalti, El Real ke Semifinal