PEKANBARU - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI). Mahasiswa menilai, polemik tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap proses pencalonan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).

Presiden Mahasiswa BEM UNRI 2026, Muhammad Azhari, menegaskan persoalan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada sosok Gibran. Menurutnya, ada persoalan kelembagaan yang perlu ditelusuri, terutama terkait integritas demokrasi, kepastian hukum, serta tata kelola kekuasaan di Indonesia.

Diketahui, Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).

MPR RI telah menerima surat tersebut dan menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak surat pengunduran diri diterima.

Azhari menilai, perkembangan tersebut tidak seharusnya membuat publik hanya terfokus pada keputusan pengunduran diri Gibran. Ia mempertanyakan proses verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta sejauh mana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan fungsi pengawasan

"Jangan sampai publik hanya disuguhi drama politik, sementara evaluasi terhadap kelembagaan justru tidak pernah dilakukan," kata Azhari, Sabtu (14/11/2026).

Ia menyebut polemik persyaratan pendidikan Gibran telah menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi. Karena itu, evaluasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu dinilai penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Azhari juga menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah hak istimewa yang dapat dipertahankan dengan segala cara. Sebaliknya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab serta standar etik yang jelas.

"Bagi kami mahasiswa, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang bisa dipertahankan dengan segala cara. Jabatan publik adalah amanah konstitusional yang melekat dengan tanggung jawab dan standar etik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar demokrasi di Indonesia tidak dibangun di atas privilese kekuasaan. Praktik politik dinasti, menurutnya, juga harus mendapat evaluasi dan pengawasan yang serius.

"Negara ini adalah negara hukum, bukan negara keluarga," tegasnya.

Azhari memastikan BEM UNRI akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Ia menilai, pengunduran diri maupun pergantian pejabat tidak menghapus kewajiban untuk memastikan seluruh proses bernegara berjalan sesuai hukum.

"Mahasiswa akan tetap berdiri sebagai kekuatan kontrol demokrasi. Siapa pun yang memegang kekuasaan, harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat," tutupnya.