PEKANBARU - Lembaga Survei Opini Rakyat menyoroti tiga persoalan yang menjadi keluhan masyarakat Pekanbaru terhadap pemerintah pusat, yakni kenaikan harga kebutuhan pokok, lambannya penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pemotongan dana transfer ke daerah.
Ketua Lembaga Survei Opini Rakyat, Adlin, mengatakan temuan tersebut berdasarkan pemantauan yang dilakukan lembaganya pada 24 September hingga 15 Oktober 2026.
Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau itu, ketiga persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Namun, ia menilai belum terlihat suara dan perjuangan yang cukup dari anggota DPR RI maupun DPD RI asal Riau dalam menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Berdasarkan hasil survei, setidaknya ada tiga permasalahan yang menjadi jeritan masyarakat terhadap pemerintah pusat atau kepemimpinan nasional, yaitu harga sembako yang naik tinggi, lambannya penanggulangan bencana asap karhutla, dan pemotongan dana transfer daerah oleh pusat,” kata Adlin.
Ia mempertanyakan sejauh mana para wakil rakyat dari Riau menjalankan perannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Menurut dia, anggota DPR dan DPD seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat, terutama ketika daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan kebijakan serta penanganan dari pemerintah nasional.
“Apakah masyarakat akan dibiarkan dengan jeritannya? Apakah anggota DPR dan DPD dari Riau baru akan kembali menjelang Pemilu 2029 untuk menarik simpati rakyat? Apakah karena pemilu masih jauh, sehingga keluhan masyarakat diabaikan?” ujarnya.
Adlin menegaskan, tugas anggota DPR dan DPD tidak hanya hadir di tengah masyarakat ketika mendekati masa pemilihan. Mereka juga perlu aktif menyerap aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan warga sepanjang masa jabatan.
Ia menyebut, para wakil rakyat dapat turun langsung ke pasar-pasar tradisional untuk mendengar keluhan pedagang dan pembeli terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, mereka juga perlu menemui pekerja, karyawan, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya untuk memahami persoalan yang dihadapi.
Aspirasi yang dihimpun tersebut, lanjutnya, perlu diteruskan kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret.
“Anggota DPR dan DPD adalah mitra pemerintah pusat yang seharusnya berjuang menyampaikan jeritan rakyat di daerah pemilihannya,” kata Adlin.
Ia juga menyoroti kondisi ketika masyarakat dan pemerintah daerah dinilai harus berjuang sendiri menghadapi persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, kabut asap akibat karhutla, serta berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Adlin, kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan untuk memastikan persoalan di daerah mendapat perhatian di tingkat nasional. Terlebih, sejumlah persoalan tersebut tidak hanya membutuhkan penanganan di tingkat daerah, tetapi juga koordinasi dan kebijakan pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, aspirasi masyarakat yang tidak ditanggapi berpotensi menimbulkan kekecewaan terhadap para wakil rakyat. Jika kondisi itu terus berlanjut, kepercayaan masyarakat dapat memengaruhi pilihan politik mereka pada pemilu mendatang.
“Perlu diketahui, jika kekecewaan masyarakat memuncak terhadap anggota DPR dan DPD saat ini, masyarakat bisa memilih calon lain pada Pemilu 2029,” ujar Adlin.
Adlin berharap para wakil rakyat dari Riau lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat semestinya dibuktikan melalui kerja nyata, bukan hanya melalui kehadiran saat momentum politik mendekat.
