PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2027 di Balai Serindit, Selasa (28/4/2026).
Tampak hadir saat itu anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Hendry Munief MBA dan juga tamu lainnya. Saat pemaparan, Hendry Munief menyampaikan berbagai data dan catatan kritis terkait masa depan pembangunan Provinsi Riau ke depannya.
Persoalaan menyempitnya ruang fiskal Riau saat ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya stagnasi struktural pertumbuhan Riau sebesar 4,79% yang berada di bawah nasional yaitu 5,11%. "Padahal beberapa tahun lalu pertumbuhan Riau itu konsisten di atas pertumbuhan nasional." tegasnya.
Kemudian kedua, dia juga melihat adanya kutukan komoditas. Dimana ekspor komoditas asal Riau tumbuh tajam hingga 11.86% namun masih dalam bentuk bahan mentah bukan produk hilir. Selama ini Riau hanya menjadi daerah penghasil, bukan daerah pengolah bahan baku.
"Ketiga adanya kebocoran fiskal dimana Rp 3,7 trilliun dari dana APBD habis untuk belanja pegawai. Sehingga ini mengorbankan belanja pembangunan produktif. Berkurangnya belanja produktif mempengaruhi pelayanan publik, peningkatan PAD, dan lainnya." tegas ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.
Dia menyimpulkan bahwa tantangan utama Riau bukan pada potensi sumber daya, tapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.
Rekomendasi
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI memiliki beberapa rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Pertama untuk sektor perindustrian dia berharap mandatory downstreaming quotas dapat diterapkan terhadap komoditas sawit dan migas sebelum diekspor. Kemudian diperlukan subsidi energi untuk Kawasan industri hilir di Dumai dan sekitarnya.
Kedua, untuk kalangan masyarakat umum, dia menyarankan Pemda untuk mewajibkan adanya integrasi UMKM lokal dengan pemilik rantai pasok industri besar (kemitraan inti plasma gaya baru). Kemudian ada juga alihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM Riau.
"Sementara untuk sektor Pariwisata dan Ekraf, kita merekomendasikan pada koridor eco tourism terpadu, inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional, dan memangkas jalur distribusi." tegasnya.
Hendry Munief juga mendukung upaya dan Langkah Pemprov Riau dalam meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, control BBM bersubsidi. Pajak air permukaan merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju. Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi. Ini bakal meningkatkan arus uang beredar sehingga membuka ruang fiskal Riau lebih besar lagi ke depannya." terang Hendry Munief.
Selain menyampaikan pandangan terhadap situasi daerah, Hendry Munief juga menyampaikan kerja-kerja politik di senayan yang dia lakukan selama ini untuk memperjuangkan pembangunan di Riau. Seperti sekolab vokasi, iklim industri, penyaluran dana CSR, KSPN, Ekraf, Riau Creative Hub dan beberapa program lainnya.
Sambutan dari Hendry Munief ini dijadikan catatan khusus oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau yang ditindaklanjuti ke depannya.(*)
