PEKANBARU – Proses seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menjadi sorotan publik. Puluhan posisi strategis masuk dalam lelang jabatan yang digelar tahun ini.

Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir, menilai perombakan jabatan merupakan hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proses seleksi, terlebih di era keterbukaan informasi saat ini.

“Mesti ada keterbukaan di era media sosial saat ini, walau nantinya ada pro dan kontra,” ujarnya.

Chaidir menekankan, aspek kompetensi peserta lelang jabatan harus menjadi prioritas. Menurutnya, pejabat yang dipilih bukan hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus sesuai dengan jabatan yang akan diemban.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan rekam jejak peserta, termasuk apakah mereka memiliki afiliasi dengan tim sukses maupun lingkaran oligarki politik.

“Kita juga bisa melihat dia ada di lingkaran dinasti atau lingkaran oligarki,” tambahnya.

Selain itu, Chaidir mengingatkan perlunya menjadikan prinsip good governance sebagai instrumen utama dalam seleksi pejabat.

“Good governance adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, adil, partisipatif, efektif, dan efisien, sehingga menumbuhkan kepercayaan rakyat,” jelasnya.

Menurutnya, penerapan prinsip tersebut tidak hanya penting untuk mencegah korupsi, tetapi juga memperkuat demokrasi serta menjamin pembangunan berkelanjutan.

“Good governance bukan sekadar aturan dan prosedur, melainkan ruh dari pemerintahan yang jujur, adil, dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.