JAKARTA – Sejumlah partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyusul gelombang demonstrasi yang memanas di berbagai daerah. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari pernyataan dan sikap sejumlah anggota dewan yang dinilai menyakiti hati rakyat.

Fraksi NasDem: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI. Keputusan itu tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, diterbitkan Minggu (31/8/2025).

“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian bunyi surat tersebut.

Juru Bicara Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, membenarkan keputusan itu. “Iya benar,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga telah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR dan dipindahkan ke Komisi I. Sedangkan Nafa Urbach menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem dan anggota Komisi IX DPR.

Fraksi PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya

Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan dua anggota fraksinya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.

“DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudara Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PAN, berlaku mulai Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, dalam keterangannya.

Keputusan ini diambil setelah video Eko dan Uya berjoget di sidang tahunan MPR menjadi viral dan menuai kecaman publik. Keduanya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial dan berjanji memperbaiki diri.

Fraksi Golkar: Adies Kadir

Partai Golkar turut menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Sekjen Partai Golkar, Sarmuji.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji.

Adies sebelumnya menjadi sorotan karena pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan DPR. Meski kemudian diklarifikasi, publik terlanjur mengecam pernyataan tersebut di tengah situasi politik yang memanas.

Partai Tegaskan Aspirasi Rakyat Prioritas

Ketiga partai sepakat bahwa langkah ini merupakan upaya menjaga kepercayaan publik. Aspirasi rakyat, tegas mereka, harus menjadi acuan utama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.