PEKANBARU — DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengesahkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Riau hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) yang digelar beberapa waktu lalu, Jumat (4/7/2025).  

Keputusan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor: 1698/SK/DPP/W/VI/2025 tertanggal 26 Juni 2025. SK ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK DPP PPP Nomor: 1550/SK/DPP/W/VIII/2024 yang sebelumnya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Sekretaris DPW PPP Riau.

Disampaikan Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti, proses pembentukan kepengurusan DPW PPP Riau dimulai dari penetapan tim formatur hasil Muswilub yang terdiri dari lima unsur, yakni Dr Rusli Efendi, MSi (utusan DPP), Dedi Putra (DPW – Ketua Formatur), Zulkarnain, (DPC Kota Pekanbaru – Sekretaris Formatur), Rahmad Dhona (DPC Bengkalis), dan Edi Mashudi, MSi (DPC Kepulauan Meranti).

Anggota DPRD Riau itu menyebut rapat formatur digelar pada 23 Juni 2025 dan menyepakati susunan kepengurusan baru yang kemudian dilaporkan ke DPP PPP.

Laporan tersebut secara resmi diterima oleh Bendahara Umum DPP PPP R. Arya Permana Graha, Ketua DPP Drs. Muhammad Yunus Razak, dan Ketua DPP Tgk Amri Ali. Administrasi pendaftaran dilakukan melalui Sekretariat DPP PPP di Jakarta.

Ia menegaskan dengan keluarnya SK ini menegaskan  kepengurusan yang lama sudah dicabut. Maka dialihkan ke kepengurusan baru sesuai SK terbaru.

"Tidak ada dualisme. Jadi kalau pengurus di SK lama melakukan kegiatan, maka kegiatan tersebut tidak sah dan ilegal. Karena hanya ada satu kepengurusan DPW PPP Riau, sesuai dengan SK DPP," ujar Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti di Pekanbaru, Jumat (4/7/2025).

Sekretaris DPW PPP Riau, Dedi Putra menambahkan terkait SK terbaru ini juga sudah disampaikan ke pengurus yang lama. Hanya saja hingga saat ini belum ada respon yang sesuai harapan.

"Termasuk Kantor DPW kami juga sudah komunikasikan, agar diserahkan ke kami sebagai pengurus yang diamanahkan DPP. Karena kantor itu aset partai. Tapi hingga saat belum ada balasan dari pihak sana," katanya.

Selanjutnya pihaknya segera menggelar rapat koordinasi wilayah yang akan dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris DPC se-Riau. Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat konsolidasi, dan merumuskan agenda kerja pasca-pemilu dan menjelang pilkada.

"Kita rencanakan rapat itu di Kantor DPW PPP Riau. Kita upayakan agar bisa segera berkantor di sana," sambungnya.  

Selain itu dua program prioritas jangka pendek juga tengah disiapkan pelatihan kepemimpinan kader madya untuk seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PPP. Serta pembekalan khusus bagi seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dari PPP se-Riau. 

Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta efektivitas kader dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. 

Berikut Susunan Pengurus Harian DPW PPP Riau  

Dalam SK terbaru ini, DPP PPP menetapkan 33 orang pengurus harian DPW PPP Riau. Di antara nama-nama penting yang mendapat amanah baru adalah:  

• Ketua DPW: H. Ikbal Sayuti (Anggota DPRD Riau 2024–2029, Ketua Bidang LAZIS DPP PPP, mantan Bendahara Umum DPP GPK).  
• Sekretaris DPW: Dedi Putra, SHI (Mantan Anggota DPRD Kepulauan Meranti 3 periode, pernah menjabat Sekretaris dan Ketua DPC PPP Meranti, serta Wakil Ketua OKK DPW PPP Riau). 
• Bendahara DPW: Irsyadul Ibad, SIP, MP (Tiga periode di pengurus DPW PPP, mantan Staf Ahli Fraksi PPP DPRD Riau, Sekum Al Jamiatul Wasliyah Riau).

Selain pengurus harian, kepengurusan DPW PPP Riau juga diperkuat dengan tiga majelis yang beranggotakan 32 tokoh senior partai, yakni:

- Ketua Majelis Pertimbangan: H. Syofyan Hamzah (Pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Riau, Ketua DPC PPP Bengkalis tiga periode)    

-  Ketua Majelis Syariah: H. Syahrizal, Lc (Dua periode anggota DPRD Riau, pernah menjabat Ketua Fraksi PPP dan Bendahara DPW PPP Riau)    

-  Ketua Majelis Pakar: Dra. Hj. T. Nazlah Khairati, MP (Mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, dua periode anggota DPRD Riau, Ketua Fraksi PPP).    

SK pengesahan kepengurusan ini ditandatangani dan diserahkan langsung oleh Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Andi Surya, MH serta beberapa Ketua DPP lainnya. Dokumen tersebut telah teregistrasi secara resmi di Sekretariat DPP PPP Jakarta dan telah dikirimkan ke Gubernur Riau, Kapolda Riau,  KPU Riau, Bawaslu Riau, dan Kesbangpol Provinsi Riau.

Editor: Riki