PEKANBARU - Menjelang penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih, isu dugaan penggunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) oleh Agung Nugroho yang dilontarkan pasangan Muflihun-Ade Hartati kian menjadi perbincangan publik.

Dugaan ini menimbulkan perdebatan terkait fungsi dan implementasi Pokir dalam pemerintahan daerah.

Pengamat politik Agung Wicaksono menegaskan bahwa Pokir merupakan instrumen resmi DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan hak pribadi anggota dewan.

"Pokir bukanlah hak pribadi anggota DPRD, tetapi instrumen untuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah," ujar Agung, Kamis (30/1/2025).

Ia menambahkan bahwa semua anggota DPRD memiliki hak yang sama untuk mengusulkan Pokir sesuai peraturan daerah yang berlaku. Menjadikan Pokir sebagai isu dalam kontestasi Pilkada, menurutnya, harus dikaji lebih dalam.

"Terkait dugaan yang diarahkan kepada Agung Nugroho, penting dicatat bahwa Ade Hartati, calon wakil Muflihun, juga berstatus sebagai anggota DPRD pada periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa hak pengajuan Pokir berlaku untuk semua anggota DPRD tanpa terkecuali," kata Agung.

Lebih lanjut, ia menyoroti posisi Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru selama dua tahun terakhir, yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan pembangunan.

"Sebagai Pj Walikota, Muflihun memiliki instrumen kebijakan yang lebih luas dibandingkan sekadar penggunaan Pokir. Oleh karena itu, isu ini sebaiknya ditinjau berdasarkan data dan regulasi yang berlaku," tegasnya.

Menurut Agung, dalam dinamika politik, kemungkinan penggunaan isu Pokir sebagai alat politisasi bisa saja terjadi. Namun, ia mengingatkan agar setiap dugaan tetap berpegang pada transparansi dan akuntabilitas.

"Proses demokrasi harus berjalan berdasarkan fakta hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan sampai isu ini mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan," pungkasnya.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal

BERITA LAINNYA
DPRD Pekanbaru Bahas Opsi Libur Sekolah dan Pengurangan Jam Belajar saat Ramadan Jembatan Sungai Rokan Miring Selama 2 Bulan, Perbaikan Terkendala Debit Air Tinggi Kasus PMK di Riau Meningkat: 60 Hewan Ternak Terjangkit, Peternak Diminta Ambil Langkah Antisipasi Penyelidikan Kasus Korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau: Rp12 M Dikembalikan Polisi Bongkar Perdagangan Belangkas Besar di Riau, 1.449 Ekor Disita		Kepala Daerah Riau Dilantik Presiden Prabowo di Jakarta, Pemprov Pastikan Persiapan Matang Hasil Reses DPRD Pekanbaru Diserahkan ke Pemko, Aspirasi Warga Akan Masuk Musrenbang Meski Debit Sungai Kampar Surut, Banjir Masih Genangi Jalintim KM 83 Pelalawan Pelantikan Walikota Terpilih, Barisan Muda Pekanbaru Imbau Hindari Hoax dan Jaga Kondusifitas Banjir Melanda Kecamatan Pusako Siak, 50 Warga Mengungsi ke Tenda Darurat