JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan seluruh kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Prosesi bersejarah ini akan digelar di Jakarta, mengingat status Jakarta yang masih menjadi ibu kota negara.

"Pelantikan tetap dilaksanakan di ibu kota negara, Jakarta, karena statusnya masih sebagai ibu kota sebelum adanya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN hanya akan berlaku setelah Keppres diterbitkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang IKN. "Saat ini, Jakarta masih berstatus Daerah Khusus sebagai ibu kota negara," tambahnya.

Pelantikan kepala daerah ini rencananya akan digelar di Istana Negara dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Tito, keputusan ini didasarkan pada Pasal 164B Undang-Undang Pilkada yang mengamanatkan presiden untuk melantik kepala daerah secara serentak.

"Ini menjadi momen pertama dalam sejarah kita, di mana Presiden melantik secara serentak gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Pilkada serentak," terang Tito dikutip dari kompas.com.

Senada dengan Tito, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai pelantikan serentak ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Rifqi menekankan bahwa prosesi ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak, baik dalam proses pemilihan maupun pelantikannya.

"Saya kira ini adalah sejarah baru bagi Indonesia. Tidak hanya Pilkadanya yang serentak, tapi juga pelantikannya, dan dilakukan langsung oleh Presiden," ujar Rifqi di Gedung DPR RI.

Pelantikan yang dipimpin Presiden langsung ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelancaran transisi kepemimpinan di seluruh daerah, khususnya Provinsi Riau. (*)