PEKANBARU - Jelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Rabu (27/11/2024) besok, masih banyak dugaan pelanggaran Pemilu ditemukan.

Mulai dari dugaan ketidaknetralan ASN, kampanye terselubung pada masa tenang hingga praktek politik uang.

Adapun dugaan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pada masa tenang sesuai aturannya tidak boleh ada kampanye dalam bentuk apapun. Dan dalam pengawasan, Bawaslu memiliki pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat," kata Pegiat Pemilu, Robby Robert Repi, Selasa (26/11/2024).

Dalam hal ini, Robby menuturkan, masyarakat harus terlibat dalam kerja Bawaslu. Baik dalam pengawasan ataupun pelaporan dugaan pelanggaran.

"Masyarakat tidak bisa membiarkan Bawaslu bekerja sendiri. Masyarakat harus bisa membersamai dan memberi masukan melalui pojok pengawasan atau hotline," ungkapnya.

Disinggung mengenai adanya kekhawatiran masyarakat tentang adanya intimidasi pasca pelaporan dugaan pelanggaran, Robby menyebutkan hal tersebut dapat dirahasiakan.

"Bawaslu dapat merahasiakan identitas pelapor jika hal itu diminta, itu dijamin rahasia. Bahkan laporan masyarakat itu dapat dijadikan temuan awal oleh Bawaslu untuk melangkah pada investigasi lebih lanjut," tuturnya.

Disebutkan Robby, Bawaslu juga akan bekerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melindungi pelapor.

"Ini bukan hanya area Bawaslu lagi, ini sudah menjadi ranah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga dimana status lelapor juga dilindungi negara," sebutnya.

"Dan selama ini, bagi masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan memang benar-benar dirahasiakan dan tidak terbocorkan kepada pihak manapun," pungkasnya.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: Barkah