PEKANBARU – Sistem layanan publik berbasis elektronik (SPBE) menjadi salah satu solusi strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Kota Pekanbaru.

Meski sebelumnya beberapa langkah penerapan SPBE telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tantangan dalam integrasi dan optimalisasi layanan publik berbasis elektronik masih menjadi pekerjaan rumah Pemko.

Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 dalam Pilwako Pekanbaru, Muflihun dan Ade Hartati, memaparkan visi mereka terkait pengembangan dan integrasi SPBE untuk Kota Pekanbaru. Muflihun mengungkapkan, regulasi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan SPBE.

"Kami sudah pernah menerapkan Perwako Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE Kota Pekanbaru dan SK Wali Kota Nomor 204 Tahun 2024 tentang Peta Rencana SPBE Kota Pekanbaru. Ini kami buktikan dengan sejumlah aplikasi yang telah diterapkan di tiap OPD," ujar Muflihun.

Dia menambahkan, jika terpilih nanti, mereka akan mengintegrasikan seluruh layanan publik ke dalam satu platform berbasis dashboard.

"Kami akan membuat satu dashboard untuk seluruh layanan publik, termasuk layanan operasional pemerintahan. Integrasi ini mencakup seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan dengan keamanan siber yang baik. Sarana dan prasarana pendukung IT juga akan ditingkatkan di seluruh perangkat daerah," paparnya.

Selain itu diungkapkan Muflihun keterbukaan informasi pemerintahan dan pembangunan juga menjadi prioritas.

"Kami akan memaksimalkan keterbukaan informasi melalui berbagai saluran media, baik cetak, digital, maupun media sosial. Pekanbaru pernah mendapat penghargaan dalam Indeks Keterbukaan Informasi dengan kategori informatif pada 2023, dan ini harus terus ditingkatkan," tegasnya.

Sementara itu, Ade Hartati menekankan pentingnya integrasi digitalisasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di Pekanbaru.

"Digitalisasi seluruh layanan publik melalui satu dashboard akan memudahkan kita mengidentifikasi persoalan, mulai dari angka putus sekolah, kesehatan, angka kelahiran, kemiskinan, hingga kesejahteraan. Dengan dashboard ini, solusi persoalan dapat ditemukan lebih cepat," jelas Ade Hartati.

Menurut paslon ini, langkah tersebut tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan.

Mereka juga berkomitmen untuk memastikan infrastruktur pendukung. Seperti jaringan internet dan keamanan data, tersedia secara merata di seluruh wilayah Pekanbaru.

Dengan SPBE yang terintegrasi, Pekanbaru diharapkan menjadi kota yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di kota ini.

Penulis: Dini
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Tak Ada Lagi Toleransi, Operator Sampah Pekanbaru Harus Rutin Angkut Sampah Pemprov Riau Siapkan Arak-Arakan Megah untuk Sambut Abdul Wahid dan SF Hariyanto Menunggu Putusan MK, 7 Kepala Daerah di Riau Tertunda Pelantikannya Ribuan PJU Padam, Pj Wako Pekanbaru Instruksikan Perbaikan Segera Pengumuman CPNS Pekanbaru 2024, 195 Peserta Dinyatakan Lolos		Sengketa Pilkada Dumai: KPU Klaim 86,54% Undangan Telah Tersebar Perkuat Layanan Finansial di Riau, Manulife Hadirkan Kantor Pemasaran Mandiri di Pekanbaru Kapolsek Simpang Kanan Pimpin "Cooling System" Pasca Pilkada, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas Siak Bangun Jalur Sepeda 2,8 KM untuk Tingkatkan Keselamatan dan Dukung Transportasi Ramah Lingkungan Program Lumbung Pangan Padi Berhasil, Baznas Riau Panen 12,5 Ton Gabah di Siak