INHIL - Sebanyak empat pasangan calon (Paslon) kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama tim pemenangnya deklarasi damai dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai tahun 2024.
Deklarasi pilkada damai digagas Polres Inhil ini diadakan di lapangan Kantor Bupati, Sabtu (28/9/2024).
Deklarasi pilkada damai sekaligus Kirab Budaya diikuti seluruh paslon mulai dari Paslon Nomor Urut 1 Ustadz Suhaidi - Syamsuddin Uti, Nomor Urut 2 Ferryandi - Dani M Nursalam, Nomor urut 3 Mimi Lutmila - Prof Sufian dan Nomor urut 4 Herman - Yuliantini.
Deklarasi juga dihadiri para pendukung dari masing-masing calon, yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat, baik di luar maupun di dalam lapangan.
Petugas juga memberlakukan absensi terhadap tamu undangan sebelum masuk ke dalam kegiatan.
Selain itu, deklarasi pilkada damai juga diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Inhil, Pj Bupati Inhil, Kejari, TNI dan pejabat lainnya.
Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan mengatakan saat ini berada dalam tahapan kampanye.
"Kemudian akan memasuki masa-masa tenang, pengumpulan suara, pleno dan akhirnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang terpilih adalah pemimpin yang mewakili kita yang akan bertanggung jawab atas masa depan daerah kita," kata Kapolres Inhil.
Ia mengajak semua yang hadir untuk menyamakan suara, memilih pemimpin dengan hati nurani, bersih dan tidak terpengaruh pada politik uang atau kampanye hitam.
"Selain itu dalam proses ini, mari kita jaga ketertiban perdamaian. Kita adalah bagian dari sebuah masyarakat, peraturan adalah kunci menjaga stabilitas. Mari kita lakukan semua proses dengan damai, menghormati perbedaan pendapat dan memastikan bahwa setiap suara warga negara dianggap sebagai pembangunan daerah," ajaknya.
Ia juga menguraikan inti terciptanya Pilkada Damai, pertama Pilkada sebagai implementasi kedaulatan rakyat, kedua sebagai sarana pembentukan partai politik, ketiga sebagai sarana Pergantian pemimpin negara konstitusional, keempat sebagai sarana politik yang memperoleh legitimasi dan kelima sebagai sarana partisipasi politik masyarakat secara langsung.
"Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan komitmen semua calon kepala daerah, demi suksesnya pelaksanaan pilkada yang aman dan kondusif," terang AKBP Budi.
Kapolres pun berharap, deklarasi ini tidak hanya sebatas lips service, tetapi menjadi sebuah komitmen.
Penulis: Ayendra
Editor: Riki
