JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan pusat maupun daerah harus bersikap netral pada Pilkada serentak 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dibolehkan untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada, tetapi ASN dilarang keras untuk ikut berkampanye.

"Boleh memilih namun tidak boleh berkampanye," katanya dalam acara Rakornas Netralitas ASN, di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2024) yang dihadiri oleh kepala daerah se-Indonesia dan anggota Bawaslu seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Bagja berharap, kepala daerah yang menjabat dapat bekerja sama untuk mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Ia ingin ASN tetap netral agar tidak mengganggu pelayanan publik selama penyelenggaraan pilkada.

"Kami harapkan kita bisa bersama-sama menjaga netralitas aparat sipil negara, agar aparat sipil negara tetap melakukan pelayanan fungsi publiknya, tidak terganggu oleh tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara," kata Bagja.

Bagja menambahkan, netralitas ASN ini perlu dijaga karena merupakan salah satu isu paling rawan terjadi pelanggaran.

Ia mencontohkam ada 1.010 perkara netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada 2020 dan jumlahnya diprediksi meningkat pada Pilkada 2024.

Sebab, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada pun bertambah dari 170 daerah pada 2020 menjadi 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada 2024.

"Oleh sebab itu, dengan 170 (sudah ada seribut lebih) maka ini sudah menggambarkan perbandingkan bagaimana anti pelanggaran netralitas ASN akan terjadi pada pemilihan kepala daerah (2024)," kata Bagja, seperti  yang dilansir dari kompas.(*)

BERITA LAINNYA
Here is the Full List of Prices for Fresh Fruit Palm Oil in Riau that are Compactly Down this Week Tak Diperpanjang Lagi, 3.368 Orang Telah Daftar PPPK Pemprov Riau Bagus Oka Kritik Penetapan Status Darurat Sampah Pekanbaru, Pertanyakan Kinerja PT EPP Lima Desa di Kampar Terendam Banjir, Raja Jaya Serukan Mitigasi Bencana Ginda Burnama: Penetapan Status Darurat Sampah di Pekanbaru Belum Tepat		Lindungi Pekerja Rentan, Pemprov Riau Optimalkan Program Pulut Ketan DPRD Dumai Paripurna Penyampaian 2 Ranperda Inisiatif, Ini Respon Wako Jalan Dharma Bakti dan Riau Ujung Pekanbaru Banjir, Pemotor Terperosok dalam Lubang Gelar Paripurna, DPRD Kukuhkan Zukri - Husni Tamrin Sebagai Pemimpin Baru Pelalawan ICDX Dukung Peningkatan Literasi Keuangan Nasional, Fokus pada Usia Produktif