PEKANBARU - Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, mendapat penolakan dari banyak kalangan masyarakat.

Hal itu dinilai menguntungkan sejumlah elit partai dan oknum berkuasa lainnya.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Riau (Unri), Muhammad Ravi menyebutkan, konstitusi yang seharusnya menjadi landasan kokoh bagi negara, kini dipermainkan seperti barang dagangan murahan oleh mereka yang memegang kuasa.

"Dengan gelar 'tangan Tuhan', para pemangku jabatan seenaknya mengubah aturan, mengabaikan marwah demokrasi yang telah susah payah dibangun pendiri bangsa ini," katanya, Kamis (22/8/2024).

Disebutkan Ravi, MK telah memberikan putusan yang jelas terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, tetapi DPR dengan arogan mengabaikan keputusan tersebut dan segera merampungkan revisi UU Pilkada yang sarat kepentingan.

"Inikah yang kita sebut sebagai demokrasi? Ketika konstitusi dijadikan mainan, harga diri bangsa pun lenyap, dan rakyat hanya bisa menyaksikan kehancuran sistem yang seharusnya melindungi mereka," tegasnya.

Muhammad Ravi menilai aksi DPR yang tergesa-gesa dalam merevisi UU Pilkada adalah bukti nyata bahwa suara rakyat bukan lagi prioritas.

"Hanya dalam 7 jam, mereka telah mengesahkan rancangan undang-undang yang sarat dengan kepentingan kelompok, mengorbankan keadilan dan demokrasi demi ambisi politik dinasti," ungkapnya.

Ravi menuturkan, bukan hanya pelanggaran hukum, yang terjadi saat ini adalah penghancuran demokrasi di depan mata. Sudah saatnya rakyat bangkit, turun ke jalan, dan menyuarakan kebenaran.

"Jika kita diam, maka kita telah merelakan negeri ini jatuh ke tangan para penguasa yang hanya peduli pada kepentingan pribadi, bukan pada kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ravi mengajak seluruh mahasiswa di lingkungan Unri untuk serentak mengganti foto profil di media sosial yang telah disediakan sebagai tanda protes dan dukungan terhadap demokrasi yang sedang terancam.

"Ini dilakuan sebagai simbol perlawanan, sebagai bentuk pernyataan bahwa kita tidak akan tinggal diam melihat konstitusi dijual murah dan harga diri bangsa dihancurkan," pungkasnya.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: Barkah