JAKARTA - Surat aspirasi masyarakat Riau terkait penolakan terhadap Muhammad Nasir sebagai bakal calon Gubernur Riau (Bacagubri) telah diterima DPP Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat. Surat aspirasi itu berlangsung di Episentrum Kekuasaan Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Penyerahan surat yang dirumuskan bersama Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) itu diserahkan oleh Ketua Umum FKPMR yang diwakili Muhammad Herwan dan Ketua Umum PPMR Ir Nasrun Effendi MT.

Surat aspirasi masyarakat Riau yang direpresentasikan organisasi FKPMR dan PPMR tersebut, sebelumnya telah dikirim lewat surat elektronik atau media sosial.

"Agar lebih meyakinkan, hari ini kita antarkan langsung kepada tiga partai politik besar yakni Gerindra, PKS dan Demokrat. Harapan kita ketiga partai ini dapat merespon sebelum pendaftaran dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam bulan Agustus dan September ini," ucap Nasrun Effendi.

Herwan dan Nasrun menjelaskan surat aspirasi masyarakat Riau tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial politik dan ekonomi. Serta aspek lainnya terhadap situasi dan kondisi yang tengah terjadi di tengah masyarakat Riau khususnya dalam menghadapi kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Pilkada serentak tahun ini. Perilaku partai politik dalam memutuskan calon yang diusung menjadi sorotan utama dalam aspirasi tersebut.

"Kita tidak mempermasalahkan siapa dan dari mana asal usul calon pemimpin Riau tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah kebijakan politik yang dilakukan oleh para elite Parpol di pusat yang cenderung tidak memperhatikan kondisi dan ekspektasi masyarakat Riau. Ini membuat kita sebagai institusi terpanggil untuk memberikan masukan kepada para petinggi Parpol di pusat kekuasaan agar tidak sembarangan mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Pilkada serentak tahun ini," kata Herwan.

Sementara Ir Nasrun Effendi MT juga mengungkapkan hal senada. Ia bahkan secara blak-blakan menduga partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tidak lagi mengedepankan kualitas namun sarat dengan 'political game' dengan mengedepankan pendekatan transaksional.

"Siapa yang berduit dialah yang akan diusung. Tentu saja jika hal ini benar adanya maka akan merugikan bagi kandidat calon yang memiliki kemampuan serta rekam jejak yang terukur. Kondisi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat Riau sebagaimana aspirasi yang kami terima," ungkap Ketua Umum PPMR ini.

Merespons tanggapan sebagian pihak terhadap isi pernyataan aspirasi ini, sikap primordial atau suatu kegenitan politik. Disarankan agar sebelum memberikan komen ada baiknya untuk membaca secara komprehensif isi pernyataan tersebut dan memahami bagaimana suasana kebatinan masyarakat Riau.

Substansi pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah mengingat kan kembali pentingnya mengutamakan nilai-nilai falsafah dan tunjuk ajar kepemimpinan Melayu dalam memilih pemimpin dan aspek kehidupan lainnya.

Penulis: Yuni
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Pekanbaru Pastikan APK Bersih H-1 Pemungutan Suara Banjir Bandang Landa 3 Kabupaten di Sumbar, Ribuan Warga Terisolasi ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru		Liburan Akhir Tahun ke Tanah Suci Bersama Butik Umrah Pekanbaru, Ada Harga Spesial Sanksi Berat Politik Uang, Bawaslu Riau: Pemberi dan Penerima Bisa Kena Pidana Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029