PEKANBARU - Para kader Partai Golkar kini sedang menantikan keputusan DPP mengenai tiket untuk bertarung di Pemilihan Walikota (Pilwako) Pekanbaru 2024.
Hingga akhir Juni 2024, DPP Golkar belum juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Mandat yang sangat dinanti-nantikan.
Meskipun Wakil Ketua DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, telah berkunjung ke Kota Pekanbaru pada Rabu (26/6/2024) dalam rangka konsolidasi pemenangan Pilkada serentak, SK Mandat yang dinantikan tidak kunjung dibawa.
Para kader Golkar masih bertanya-tanya kapan SK Mandat tersebut akan dikeluarkan, mengingat masa pendaftaran ke KPU hanya tinggal dua bulan lagi, yaitu hingga 27 Agustus 2024 mendatang.
Ketua DPD Partai Golkar Pekanbaru, H Sahril, melalui Sekretaris Roni Amriel menjelaskan, SK Mandat untuk Pilwako Pekanbaru saat ini memang belum dikeluarkan DPP.
"Saat ini, masih dalam proses tahapan survei dan komunikasi konsolidasi dengan parpol lain. Belum, (SK Mandat) dalam waktu ini lah. Sabar," ujar Roni Amriel dilansir tribunpekanbaru.com, Kamis (27/6/2024).
Partai Golkar memiliki lima kursi di DPRD Pekanbaru, sehingga hanya perlu mencari partai menengah untuk mendukung calon yang diusung agar bisa maju.
Beberapa kader Golkar yang menyatakan maju dalam Pilwako Pekanbaru antara lain Ida Yulita Susanti, Dr Rahmansyah dan T Abdul Rahman. Namun, hasil survei mereka belum memuaskan.
Menurut survei LSI Denni JA pada Mei lalu, Dr Rahmansyah hanya meraih 0,7 persen meski banyak memasang spanduk dan baliho, sementara T Abdul Rahman hanya memperoleh 0,5 persen.
Ida Yulita Susanti sedikit lebih baik dengan 3,4 persen, namun masih tertinggal jauh dari Agung Nugroho (20,3 persen) dan Muflihun (15,5 persen). Survei ini masih akan berlanjut pada Juni dan Juli nanti.
"Kader masih prioritas kami. Namun hasil akhirnya nanti dilihat dari survei terakhir mereka. Non kader harus membuktikan diri dulu, punya elektoral survei yang tinggi," sebutnya.
Dalam konsolidasi kemarin, Ketua Golkar Riau, Drs Syamsuar, juga mendesak DPP untuk segera memberikan SK Mandat Pilkada serentak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Riau.(*)
