JAKARTA - Partai NasDem dan PKB berbalik arah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Otomatis hanya tinggal PDIP dan PKS yang sejauh ini masih konsisten belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau oposisi. NasDem dan PKB awalnya dua partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, rival Prabowo-Gibran, di Pilpres 2024.
Setelah KPU menetapkan pasangan calon 02 itu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, NasDem dan PKB langsung 'membelot' atau mendukung Prabowo dengan dalih untuk kepentingan rakyat. Koaliasi pendukung pemerintahan di parlemen semakin gemuk.
Pernyataan Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan dukungan ke pemerintahan periode 2024-2029 Prabowo-Gibran adalah pilihan yang terbaik. Itu merupakan pilihan Partai NasDem.
"Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya, satu hal, saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki," kata Surya Paloh, Kamis (25/4/2024).
Paloh mengatakan dari hasil diskusi dengan semua pihak ia menentukan jika opsi bergabung dengan pemerintahan baru adalah keputusan yang terbaik. Ia menegaskan itu adalah pilihan NasDem.
"Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Itu lah pilihan saya, pilihan NasDem," kata Surya Paloh.
Diketahui, Prabowo mengungkapkan kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan Ketum NasDem Surya Paloh. Kerja sama itu disebut Prabowo demi kepentingan rakyat.
"Kami sepakat bahwa kami akan kerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia, semua kekuatan yang bisa bergabung bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita," kata Prabowo.
PKB Merapat ke Prabowo
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bicara soal dukungan partainya terhadap Prabowo Subianto. Cak Imin meyebut sikap itu telah disampaikan saat bertemu dengan Prabowo.
"Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Sudah barang jelas, jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan," kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.
Saat ditegaskan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, Cak Imin menjawab dengan pernyataan yang sama.
"Sudah jelas sudah, cetho welo-welo (jelas banget)," ucap Cak Imin.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Namun, dia menuturkan, pernyataan itu akan secara jelas disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.
"Jadi arahnya kan sudah jelas kalau dibilang sudah cetho, sudah jelas, ya berarti sudah jelas. Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam kami ngomong pasti nanti kan ada proses. Masih 6 bulan terlalu dini kalau kami sudah merasa pastikan semuanya," terang Jazilul.
Sebab, kata Jazilul, pembentukan kabinet baru masih akan terjadi saat Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Persis, urusannya dengan (kursi) menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogratif," ucap Jazilul.
"Sekarang kan Pak Prabowo kan presiden terpilih pemenang pilpres, nanti tanggal 20 Oktober beliau jadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat menterinya," imbuhnya.
Komposisi Koalisi Prabowo Vs Oposisi 'PDIP-PKS'
KPU resmi menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun mendatang setelah MK memutuskan menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. PKB dan NasDem juga mengisyaratkan akan mendukung pemerintahan baru.
Praktis, hanya tinggal PDIP dan PKS yang masih berada di jalur oposisi. Berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara di Pileg 2024, oposisi masih kuat jika NasDem dan PKB masih di jalur yang sama, seperti yang dilansir dari detik.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merujuk hasil Pemilu 2024, berikut hasil perolehan kursi di DPR:
PDIP: 110 kursi
Golkar: 102 kursi
Gerindra: 86 kursi
PKB: 68 kursi
NasDem: 69 kursi
PKS: 53 kursi
Demokrat: 44 kursi
PAN: 48 kursi
Koalisi Prabowo-Gibran saat ini dihuni 4 partai politik pengusung utama. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Demokrat, dan PAN. Total kursi keempat partai ini yakni 280 dari 580 kursi DPR 2024-2029.
Golkar: 102 kursi (17,59%)
Gerindra: 86 kursi (14,83%)
Demokrat: 44 kursi (7,59%)
PAN: 48 kursi (8,28%)
Total: 280 (48,29%)
Sementara itu, Partai NasDem dan PKB selaku pengusung Anies Baswedan sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kedua partai ini melempar sinyal siap bekerja sama. Untuk PKS, Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan rencana pertemuan dengan Prabowo diharapkan terjadi dalam waktu dekat jika ada kesempatan.
Terlepas dari sikap politik ke depan, keempat partai politik ini menjadi mayoritas di DPR 2024-2029 jika kursi mereka digabungkan.
PDIP: 110 kursi (18,97%)
PKB: 68 kursi (11,72%)
NasDem: 69 kursi (11,90%)
PKS: 53 kursi (9,14%)
Total: 300 (51,73%)
Simulasi jika NasDem dan PKB 'Membelot'
Hampir pasti hanya tinggal PDIP dan PKS yang berada di jalur oposisi. Otomatis, meski PDIP berhasil menjadi pemenang di Pileg 2024, posisi mereka dinilai akan makin sulit melawan komposisi koalisi gemuk parpol pendukung pemerintahan.
PDIP: 110 kursi (18,97%)
PKS: 53 kursi (9,14%)
Total: 163 kursi (28,11%)
(*)
