JAKARTA - Isu mengenai kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming bergabung sebagai kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar menjadi perbincangan hangat.

Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, memberikan tanggapannya terkait isu tersebut. Ical menjelaskan bahwa Jokowi atau Gibran bisa saja menjadi bagian dari kader Partai Golkar.

Namun demikian, belum tentu keduanya akan langsung menjabat sebagai ketua umum. Ini dikarenakan Partai Golkar memiliki peraturan internal yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi ketua umum, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun), ya dong. Namanya juga organisasi," ungkap Ical di Nusa Dua, Badung, Bali pada Sabtu (16/2/2024).

Ical juga menyinggung kemungkinan adanya jalur alternatif bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki posisi tertinggi di Partai Golkar. Salah satunya adalah jika seluruh cabang Golkar di berbagai provinsi menginginkan Jokowi atau Gibran sebagai ketua umumnya dengan mengubah aturan AD/ART di internal partai.

Menurut Ical, kemungkinan perubahan pada AD/ART tersebut tidaklah mustahil. Namun, perubahan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pengurus Golkar di semua provinsi di Indonesia.

"(Mengubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran menjadi ketua umum Golkar) ya mungkin saja kalau mau. Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau," tambahnya dikutip detikcom.

Ical juga menegaskan bahwa jika tidak memungkinkan melalui jalur tersebut, Jokowi atau Gibran masih memiliki peluang untuk menjadi Ketua Golkar. Jalur terakhir yang bisa ditempuh adalah melalui proses kaderisasi selama lima tahun, sebagaimana halnya dengan kader-kader Golkar lainnya. (*)