PEKANBARU - Beberapa calon legislatif (Caleg) yang melaju pada kontetasi demokrasi, memanfaatkan program pemerintah berupa kesehatan gratis untuk meraih suara masyarakat.

Terdapat pula dugaan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun meminta masyarakat untuk tidak memilih Caleg yang berkampanye dengan program tersebut. Karena menurut Muflihun, program itu adalah milik dirinya.

Melihat hal ini, Pengamat Politik Pemerintahan, Dr Panca Setyo Prihatin menyebutkan program pelayanan kesehatan gratis itu merupakan program bersama antara pemerintah dan DPRD Pekanbaru untuk kepentingan masyarakat.

"Program itu kan melalui persetujuan DPRD. Programnya memang dilaksanakan eksekutif (pemerintah), tapi jika ada anggota dewan yang menyebutkan program tersebut merupakan bagian dari program dia, ya tak salah," kata Dr Panca Setyo Prihatin.

Dikatakan Panca, sebagai Penjabat (Pj) Walikota seharusnya Muflihun dapat memaklumi hal tersebut. Karena usulan program itu melalui persetujuan DPRD.

"Lembaga DPRD itu merupakan wujud dari aspirasi rakyat, dia yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemerintah eksekutif membuat program dan DPRD menyetujui," katanya.

"Dan untuk Pj, walaupun saya tak mendengar secara langsung ucapan beliau, tapi melalui media yang beredar bahwa beliau meminta masyarakat untuk tidak memilih caleg tertentu, itu tak boleh, lagi lagi melanggar etika," tambahnya.

Akademisi Universitas Islam Riau (UIR) ini mengatakan sebagai kepala pemerintahan, seharusnya Muflihun harus paham bahwa dia adalah milik semua masyarakat.

"Kalau dia ingin bersikap ya sikapnya harus netral. Apapun itu jangan sampaikan di ruang publik, kalaupun ada membahas soal itu, silahkan bahas di pertemuan dalam ruang-ruang privat, yang namanya proses politik pasti berbicara tentang bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan," kata Panca.

Kata Panca, jika sudah dibicarakan di ruang publik, tindakan Pj Wako tersebut tentu merupakan pelanggaran etika. Karena menurutnya, etika merupakan moral sosial ataupun adab yang disepakati dari moral dan norma masyarakat.

"Jadi menurut saya tak elok juga seorang Pj Walikota mengatakan hal seperti itu. Karena tak hanya caleg yang dimaksudkan Pj, semua anggota dewan juga memiliki hak yang sama dengan mengatakan itu adalah program bersama," ungkapnya.

"Jangan sampai dengan adanya kepentingan politik, banyak orang yang kehilangan rasionalitas, kehilangan sikap netral. Karena mereka berpikir kalau tak begitu ya terganggu kepentingan politiknya," pungkas Dr Panca Setyo Prihatin.

Penulis: Mg1

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Bupati Afrizal Sintong Sampaikan Ranperda APBD Rohil 2025, Pendapatan Diproyeksikan Rp2,32 Triliun Kejari Pelalawan Hentikan Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Hibah BAZNAS Pelalawan, Ini Alasannya The Venyamin Menangi Collabonation Talent Hunt 2024, Bakal Kolaborasi dengan Hindia Kondisi Terkini Waduk PLTA Koto Panjang: Inflow Stabil, Outflow Terkendali Resep Es Mak Inang Sayang Khas Riau, Perpaduan Unik Buah dan Sirup Jeruk		Rotasi Jabatan di Polres Inhil, Kasat Polairud dan Kapolsek Kuindra Resmi Dilantik Pendaftaran PPPK Pemprov Riau Tahap II Kembali Diperpanjang Hingga 20 Januari 2025 Ekspor Riau Desember 2024 Turun, Namun Neraca Perdagangan Tetap Surplus BPS Riau: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 19 Ribu dalam Enam Bulan Terakhir Banjir Landa Beberapa Daerah, Pemprov Riau Bentuk Satgas Penanggulangan Bencana