JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, telah mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan dan secara resmi pamit dari partai.

"Ya sudah. Jadi, sudah diselesaikan DPC PDI perjuangan kota surakarta karena mas gibran 'kan menerima KTA dari DPC kota surakarta sehingga tidak lagi beranggota PDI perjuangan karena sudah pamit," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dilansir detik.com, Minggu (5/11/2023).

Tindakan ini diambil karena peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan PDI Perjuangan bersama PPP, Perindo dan Hanura mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan Prabowo-Gibran diusung gabungan partai lain yang lebih besar.

"Ini 'kan berbeda dengan undang-undang tentang partai politik sehingga otomatis ketika seseorang sudah dicalonkan partai lain, ya, otomatis KTA-nya tidak boleh rangkap," tuturnya.

Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, ada larangan bagi seseorang untuk menjadi anggota dua partai politik, termasuk bagi Gibran, meskipun dia adalah anak dari seorang pejabat tinggi.

"Memangnya karena menjadi anak pejabat lalu boleh KTA-nya tiga? 'Kan tidak boleh, ini undang-undang, ini konstitusi. Jadi, pamitnya sudah diterima," tegas Hasto.

Hasto Kristiyanto juga mengungkapkan, PDIP saat ini menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia yang memungkinkan Gibran untuk mengikuti kontestasi karena pernah menjadi kepala daerah.

Ia berharap MK tetap menjadi benteng konstitusi yang memegang prinsip-prinsip demokrasi dalam negara.

"Ketika itu dilanggar, bahkan ada jalan pintas, malah pengaduan yang informasinya saja belum ditanda tangani tetapi diproses, ini menunjukkan suatu jalan pintas yang indikasinya akan mematikan demokrasi," tukasnya.

Ketegangan politik di Indonesia terus berkembang menjelang pemilihan presiden, dan langkah Gibran ini akan memiliki dampak penting pada peta politik negara tersebut.(*)

BERITA LAINNYA
PGN Accelerates Development of Natural Gas Infrastructure for Energy Self-Sufficiency Ritel Modern di Pekanbaru Segera Bebas Jukir, TAF Dorong Pelaku Usaha Alihkan Retribusi ke Pajak Parkir Pengungsi Rohingya Tempati Lahan Warga Tanpa Izin, Ini Langkah Pemko Pekanbaru PLN ULP Selatpanjang Terapkan Ujicoba PDKB, Perbaikan Jaringan Tanpa Pemadaman Jaga Suhu Politik PSU Pilkada Siak 2025, PKS Imbau Pendukung Hindari Perang Argumen di Medsos		Kodim 0314/Inhil dan Grib Jaya Bagikan Takjil Gratis untuk Warga Tembilahan Warga Antusias Sambut Kedatangan Ketua TP PKK Riau Saat Tinjau Banjir Rumbai Relawan Barisan Perempuan AMAN Bagikan Takjil untuk Korban Banjir di Pinggir Sungai Siak Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar Bermasalah, 5 Saksi Diperiksa Kejari Inhil TAPD Dinilai Terlalu Ngotot, Target Retribusi OPD Penghasil Melonjak Dua Kali Lipat