MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengaku belum mengetahui berapa jumlah mantan koruptor yang jadi bacaleg DPRD.

Seperti diketahui Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil atau judicial review terhadap Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No 11 Tahun 2023 yang diajukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dkk.

"Patokannya yang sudah ditetapkan dalam DCS sampai saat ini belum diketahui ada atau tidaknya mantan kasus korupsi," sebut Ketua KPU Sumut, Agus Arifin, Rabu (4/10/2023) dikutip detikcom.

KPU Sumut bakal menelisik terlebih dahulu data-data bacaleg yang sudah diajukan Parpol. Itu mengingat mereka baru saja dilantik sebagai KPU Sumut pekan lalu.

"Kita akan menelaah dulu data-data di DCS soal mantan kasus korupsi itu," ucapnya.

Kalau ternyata ada bacaleg yang mantan koruptor dan memenuhi Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 tahun 2023, maka mereka bakal mengikuti arahan dari KPU RI. Sampai saat ini, belum ada petunjuk teknis terkait putusan MA tersebut dari KPU RI.

"Sampai hari ini belum ada petunjuk teknis terkait dengan tindak lanjut dari putusan MA itu untuk provinsi," sebut Agus. (*)

BERITA LAINNYA
Pria di Batam Ditangkap Polisi, Diduga Tipu Jemaah Umrah, Kerugian Capai Rp600 Juta Pemprov Harus Perhatikan Nasib Guru dan Tendik Honorer, Ekowi: Jangan Ada yang Dirumahkan Rudi Kurniawan Nakhodai BPC HIPMI Kepulauan Meranti, Targetkan Kemajuan Ekonomi Lokal Tumpukan Sampah Kini Jadi Pemandangan Lumrah di Pekanbaru, Pj Wako Sebut Begini Es Laksamana Mengamuk: Minuman Khas Riau yang Segar dan Mudah Dibuat		Pameran Honda SM Amin di Mal SKA Pekanbaru, Promo DP Ringan dan Cicilan Terjangkau PSPS Pekanbaru vs Persiraja Berakhir Imbang, Tetap Lolos 8 Besar Liga 2 Kapan Karet Wiper Harus Diganti? Simak Tanda-tandanya! 700 Jemaah Silver Silk Tour and Travel Jalani Manasik Umrah, Berangkat Awal Tahun ini HUT ke-24, Silver Silk Tour and Travel Tawarkan Promo Umroh dan Haji hingga Rp7,5 Juta