PEKANBARU - Track record atau rekam jejak Sekdaprov Riau SF Hariyanto kembali jadi sorotan pasca namanya makin gencar disebut sebagai salah satu yang akan diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau. Mengingat tak lama lagi Gubri Syamsuar masa tugasnya habis.

Diketahui, SF Hariyanto pernah viral imbas dari gaya hidup mewah istri dan anaknya. Selain dihujani hujatan oleh masyarakat, SF Hariyanto juga terpaksa memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait hartanya.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Rawa El Amady, menilai bahwa masyarakat dan pemerintah pusat harusnya memperhatikan rekam jejak tersebut.

Meski membenarkan bahwa penunjukan Pj Gubri merupakan wewenang Presiden melalui Kemendagri, namun ia menilai Kemendagri tentu perlu melihat kepentingan pusat dan masyarakat lokal.

"Pj itu pejabat pusat yang ada di daerah yang utamanya menjalankan funsi dekonsentrasi. Namun juga diberi tugas politis untuk menjalankan desentralisasi. Sebagai pejabat pusat yang berasal dari PNS aktif maka wewenang penunjukan sepenuhnya di tangan presiden melalui Kemendagri. Kemendagri tentu melihat kepentingan kementerian dan masyarakat lokal dalam menetapkan siapa Pj-nya," kata Rawa saat dihubungi halloriau, Rabu (6/9/2023).

Isu politik juga disinggung oleh Rawa. Ia menyebut Provinsi Riau merupakan wilayah kekuasaan Partai Golkar. Terlihat dari beberapa kali pemimpin di Riau, termasuk Syamsuar, merupakan kader Golkar.

Maka, kata Rawa, calon Pj Gubri yang terlihat dekat dengan partai tertentu akan jadi pertimbangan pemerintah pusat pula.

"Secara politis seharus pemerintah menunjuk Pj yang terbebas dari pengaruh partai tententu. Walaupun faktanya sulit dilaksanakan. Jadi PJ ini merupakan orang pusat yang akan melindungi partai berkuasa dan kemungkinan juga orang daerah yang dianggap bisa mengamankan politisi yang akan tampil pada Pilgubri. Jadi peluang SF ini kecil jika pusat berasumsi dia dekat dengan Syamsuar, karena akan mengganggu kepentingan PDIP," paparnya.

Namun selain urusan politik, Rawa menilai rekam jejak merupakan hal penting yang harusnya lebih diperhatikan pemerintah pusat dan masyarakat.

"Masalah track record itu harusnya menjadi perhatian penting pusat dan masyarakat Riau, maka peran masyarakat sangat penting agar yang mempunyai track record jelek tidak terpilih jadi Pj," pungkasnya.

Penulis: Rinai

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Melonjak, 17 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Pekanbaru-Dumai Saat Libur Nataru Penjualan Chery Naik di Akhir Tahun, Kenaikan Pajak Jadi Pemicu Mobilitas Tinggi, Lalu Lintas Masuk Tol di Riau Naik 75 Persen Bawaslu Kepulauan Meranti Evaluasi Pengawasan Pilkada 2024: Refleksi dan Langkah Strategis untuk Demokrasi Berkualitas Pendapatan Pajak Daerah Pekanbaru Sudah 96 Persen, Optimis Capai Target Rp850 M		Libur Nataru 2025: ASN Pemprov Riau Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Liburan Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh di Kazakhstan: 38 Tewas, 29 Selamat Budidaya Tin di Pekanbaru, Peluang Bisnis Buah Surga yang Menjanjikan Aksi Spontan Ketua Pemuda Padang Menghibur: Peluk Kapolda Riau, Panggil Wakapolda "Pak Bhabin" Libur Nataru 2025, Jam Operasional Roro Dumai-Rupat Ditambah Hingga Malam