PEKANBARU - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Riau, Agung Nugroho bersama rombongan mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menyerahkan surat permohonan perlindungan, Senin (3/4/2023).

Agung menyebut, surat permohonan perlindungan itu agar diteruskan kepada Mahkamah Agung (MA) pasca pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Kubu Moeldoko beberapa waktu lalu.

"Sehari setelah penetapan anies baswedan sebagai Bapres demokrat, kubu KLB moeldoko kembali mendaftarkan permohonan PK ke MA melalui PTUN jakarta," kata dia.

Isi PK tersebut, Agung menjelaskan, meminta MA RI membatalkan keputusan Menkumham RI tentang penetapan hasil Kongres Jakarta yang menetapkan dan mengakui kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jadi PK yang disampaikan itu tidak ada novum baru. Kami yakin, atas izin Allah kami akan menang kembali setelah 16 kali guguatan pak moeldoko," sebutnya.

Agung mengungkapkan, surat permohonan perlindungan itu diterima langsung oleh Ketua PT Pekanbaru, Muhammad Idroes.

"Kami apresiasi dan ucapkan terimakasih kepada ketua PT pekanbaru, atas sambutan yang luar biasa. Terimakasih juga sudah berkenan untuk meneruskan surat permintaan perlindungan hukum kami kepada MA. Kami tegaskan, kami tidak mau partai kami dirampok. Makanya kami akan terus berjuang dengan fakta-fakta yang ada," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Eks Ketua LAMR Pekanbaru Ditahan atas Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp1 Miliar Pemprov Riau Siapkan 12 Ribu Dosis Vaksin Ternak untuk Cegah PMK di 2025 Adam-Sutoyo dan Halim-Sardiyono Bersatu dalam Gugatan Hasil Pilkada Kuansing, Tim Suhardiman Santai Apical Bangun Kompleks Baru untuk Satu-satunya Sekolah Dasar di Lubuk Gaung Raja Hendra, Corruption Suspect, Maisisco Becomes Daily Acting Head of Pekanbaru City Communication and Information Service		Tunjuk Maisisco Jadi Plh Kadis Kominfo Pekanbaru Gantikan Raja Hendra, Ini Pesan Pj Wako Bupati Siak Raih Penghargaan Kepala Daerah Inspiratif dari Umri, Ini Kontribusinya Melalui Menteri Pendidikan, BRK Syariah Serahkan Ambulans untuk Umri Tim Transisi Mulai Selaraskan Program Kepala Daerah Terpilih dengan APBD Riau 2025 Sudah Bisa Jalan, APBD Pekanbaru 2025 Disesuaikan dengan Program Prioritas Walikota Terpilih