JAKARTA - Prajurit TNI harus menjaga netralitas di tahun politik. Tidak dibenarkan TNI terlibat dalam politik praktis terutama saat Pemilu 2024.

Seperti disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Dirinya ingatkan agar seluruh prajuritnya netral dan tidak terlibat politik praktis.

"Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," tegas Dudung saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD di Silang Monas, Rabu (25/10/2022).

Dikutip dari antarariau.com, apalagi tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah umumkan 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Beberapa partai politik juga sudah ada yang mendeklarasikan dan mendukung para tokoh sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

"Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," kata Jenderal Dudung.

Dudung menegaskan jika ada prajurit TNI AD yang terlibat politik praktis maka siap-siap dikenai sanksi.

"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum. Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," tegasnya. (*)

BERITA LAINNYA
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Pekanbaru Pastikan APK Bersih H-1 Pemungutan Suara Banjir Bandang Landa 3 Kabupaten di Sumbar, Ribuan Warga Terisolasi ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru		Liburan Akhir Tahun ke Tanah Suci Bersama Butik Umrah Pekanbaru, Ada Harga Spesial Sanksi Berat Politik Uang, Bawaslu Riau: Pemberi dan Penerima Bisa Kena Pidana Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029