JAKARTA - Prajurit TNI harus menjaga netralitas di tahun politik. Tidak dibenarkan TNI terlibat dalam politik praktis terutama saat Pemilu 2024.

Seperti disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Dirinya ingatkan agar seluruh prajuritnya netral dan tidak terlibat politik praktis.

"Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," tegas Dudung saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD di Silang Monas, Rabu (25/10/2022).

Dikutip dari antarariau.com, apalagi tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah umumkan 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi.

Beberapa partai politik juga sudah ada yang mendeklarasikan dan mendukung para tokoh sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

"Namun, kita tetap memegang teguh netralitas TNI," kata Jenderal Dudung.

Dudung menegaskan jika ada prajurit TNI AD yang terlibat politik praktis maka siap-siap dikenai sanksi.

"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum. Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," tegasnya. (*)

BERITA LAINNYA
MTQ XIX Resmi Ditutup, Kecamatan Kubu Kembali Raih Juara Umum Satu Disdukcapil Pekanbaru Minta Warga Segera Urus Akta Kematian Secara Online Kakak Beradik Nadhira dan Syakila Raih Prestasi Kejuaraan Anggar Provinsi Riau Polemik Swastanisasi Sampah, Pemuda Pekanbaru Soroti Resiko Penyimpangan Anggaran Libur Akhir Tahun ke Sumbar, Ini 8 Destinasi Wisata Terbaik		Belasan Saksi Kasus Korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Ternyata Sudah Meninggal Rutin Setiap Tahun, RAPP kembali Gelar Khitanan Massal di Pelalawan Termasuk 2 Tol di Riau, Lonjakan Lalu Lintas di JTTS Saat Libur Nataru Capai 43 Persen MUI Pekanbaru Bakal Rilis Buku Biografi Ulama Ternama Asal Kota Bertuah Pajak Kendaraan Tahun 2025 Naik, Pabrikan Motor di Tanah Air Masih Optimis