JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ragu jika politik uang akan hilang di Pemilu 2024. Meski kata Mahfud MD , Pemilu 2024 diadakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam dialog dengan Rocky Gerung di YouTube. Mahfud MD menjelaskan kepada Rocky, penyelenggaraan pemilu yang substantif masih sulit untuk dihindari.

"Karena ada teori yang dikembangkan oleh Pak Budiono waktu pidato pengukuhan guru besarnya, beliau mengatakan, jangan harap pemilu kita menjadi substantif kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti akan jual beli lah kalau kata Pak Budiono," ujar Mahfud MD, Kamis (20/10/2022)

Tetapi Mahfud MD menegaskan, meski kondisi pemilu yang diprediksi masih melibatkan politik uang tersebut, tetap harus dilalui. Ia menilai, proses pendewasaan pemilu harus dilakukan meski pahit kenyataanya.

"Nah itu akan terjadi di Pemilu 2024, tetapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik," tegas Mahfud.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengingatkan, upaya pencegahan kepada penyelenggara Pemilu 2024, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait politik uang (money politic).

Ia mengatakan, praktik politik uang dapat menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, banyak calon kepala daerah maupun legislatif menggandeng sponsor dari pengusaha untuk memuluskan jalannya, seperti yang dilansir dari sindonews.

"Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya," katanya kepada wartawan, Kamis (21/7/2022).  (*)

BERITA LAINNYA
Banjir Bandang Landa 3 Kabupaten di Sumbar, Ribuan Warga Terisolasi ASITA Trail Run 2025 Digelar di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Promosikan Keindahan Alam Riau Ratusan APK Masih Terpajang di Pekanbaru Saat Masa Tenang Masa Tenang Jelang Hari Pencoblosan, Tim Gabungan Gencar Penertiban APK di Pekanbaru Menteri Lingkungan Hidup Dukung PHR Percepat Pemulihan Lingkungan di Tahura SSH Siak		Sanksi Berat Politik Uang, Bawaslu Riau: Pemberi dan Penerima Bisa Kena Pidana Susun Roadmap Pengurangan Emisi GRK, Menteri LH Hanif Kunjungi PT Musim Mas Curah Hujan di Kuansing Masih Tinggi, Sejumlah Desa Terendam Banjir Jelang Hari Pencoblosan Hasil Kongres, Ragil Ibnu Hajar Nahkodai IKA UIR 2024-2029 Heboh Dicurigai Rapat Pemenangan Paslon di Kantor Bupati Kuansing, Ini Faktanya