PEKANBARU - Hubungan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Gubernur Riau Syamsuar semakin memanas. Adil beberapa kali melakukan langkah kontroversial seolah menunjukkan pertentangan dengan Syamsuar. 

Terbaru, Adil dikabarkan menolak kedatangan Syamsuar ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Mengapa Adil berani menentang Sang Gubernur? 

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Riau M Rawa El Amady mengatakan, sikap Adil tersebut lantaran dirinya mempunyai otoritas atas daerah kekuasaannya. 

"Pertama, ini hanya satu percikan dari percikan-percikan sebelumnya. Yang perlu  dicatat bahwa sejak dikeluarkannya UU Otonomi Daerah Tingkat II, hubungan struktural pemerintah tingkat II dengan provinsi itu bersifat administratif. Jadi hubungannya bukan bersifat kekuasaan struktural," kata Rawa, Kamis (13/10/2022). 

Oleh karena itu, dalam konteks undang-undang tersebut, Rawa menilai Adil beranggapan fungsi gubernur hanya sebatas administratif. Sedangkan pembangunan sepenuhnya menjadi hak otonomi pemerintah kabupaten. Sebab itu, bukan hanya sekali kebijakan Gubernur diabaikan oleh Bupati Adil. 

"Karena apa? karena dia tidak bertanggung jawab secara struktural ke pemerintah provinsi. Fungsi provinsi hanya koordinasi dalam konteks UU itu. Fungsinya hanya antar-kabupaten. Jadi  kalau Adil menolak kehadiran gubernur, itu konsekuensi UU otonomi daerah tingkat dua karena fungsi gubernur tidak masuk wilayah kabupaten/kota," ujarnya. 

Di sisi lain, Rawa menilai kebijakan pembangunan Pemprov Riau tidak menyentuh secara langsung terhadap kabupaten/kota. Hal ini karena secara struktural kabupaten tidak terikat dengan Pemprov. 

"Jadi kabupaten dan provinsi itu lebih bersifat koordinasi antar-kabupaten," ujar dia. 

Kendati begitu, dia menyebut ketidakharmonisan hubungan kedua kepala daerah tersebut akan berpengaruh terhadap koordinasi Pemprov dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

"Pengaruhnya paling koordinasi kabupaten yang melalui provinsi. Kedua, pembangunan di kabupaten yang jadi wewenang provinsi seperti jalan akan terdampak. Kalau provinsi dilawan maka jalan di situ tidak jadi prioritas. Makanya saya lebih sarankan gubernur diubah jadi bukan pejabat politik tapi pejabat administratif," ucapnya. 

Diberitakan, rencana kunjungan kerja Gubernur Riau Syamsuar ke Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di Sekretariat Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Rumbio Nusa Mandiri (RNM) Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau dikabarkan batal.

Kunjungan orang nomor satu di Riau itu direncanakan akan dilaksanakan Jumat (14/10/2022) besok.

Batalnya rencana kunjungan kerja Gubernur Syamsuar itu kabarnya diduga ada kaitannya dengan penolakan dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. 

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Cuaca Riau 9 Januari 2025, Waspada Hujan Lebat dan Petir di Beberapa Wilayah Pemerintah Tetapkan 27 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Catat, Ini Batas Maksimal Beli Token Listrik Diskon 50 Persen Keterisian Penumpang Cuma 20 Persen, Layanan Bus TMP Pekanbaru Dievaluasi 35 PMI Bermasalah yang Dideportasi dari Malaysia Tiba di Dumai		Anak Surya Darmadi Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Duta Palma Group, Jampidsus: Ada di Singapura Ini Syarat dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang Harus Dipatuhi PKS Agar Tetap Beroperasi Apakah Durian Menyebabkan Kolesterol dan Darah Tinggi? Ini Ulasannya Perpanjangan Pendaftaran PPPK Tahap II di Riau, Sudah 3.447 Orang Mendaftar Tapir Liar Berkeliaran di Pemukiman Dumai, BBKSDA Riau Masih Telusuri Asalnya