PEKANBARU - Di bawah pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, Riau sebagai daerah penghasil minyak tak ubahnya hanya sapi perah bagi Jakarta. Hak-hak politik dan ekonomi orang Riau dikangkangi dan sumber daya alamnya dikuras untuk membangun Jawa.

Puncaknya adalah peristiwa 2 September 1985, di mana DPRD Riau secara resmi memilih Ismail Suko sebagai Gubernur Riau. Suko yang putra daerah mengungguli calon yang dijagokan pemerintah pusat, Mayjend TNI Imam Munandar, yang kembali maju kedua kalinya. Namun, Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani sebagai perpanjangan tangan Soeharto malah menunjuk Imam Munandar sebagai orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning.

Pencalonan Imam Munandar sebenarnya sudah ditolak elite politik Riau sejak pemilihan untuk masa jabatan 1980-1985.

Sepak terjang Imam Munandar yang dikenal sebagai Panglima Halilintar dinilai tidak pantas untuk memimpin masyarakat Melayu yang dikenal halus. Apalagi, ia juga sudah ditolak masyarakat Irian Jaya ketika akan dicalonkan menjadi gubernur di daerah itu. Ketika itu ia menjabat Panglima Dwikora/Irian Jaya.

Peristiwa 2 September itu dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap masyarakat Riau. “Hal ini adalah pelecehan hak politik bangsa Riau,” kata tokoh masyarakat Riau Tabrani Rab, dikutip dari buku Peristiwa 2 September 1985, Tragedi Riau Menegakkan Demokrasi (2002).

Intervensi kembali terjadi ketika Imam Munandar meninggal dunia saat dua tahun menjabat. Pemerintah pusat tidak mengangkat Wakil Gubernur Baharuddin Yusuf sebagai penggantinya. Alih-alih, pusat menunjuk carataker Atar Sibero untuk menetapkan Soeripto jadi gubernur. Semua orang tahu bahwa keputusan itu tak lain karena Baharuddin Yusuf putra daerah. “Jelaslah penghinaan ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia di mana diluluhlantakkannya pilar politik rakyat Riau,” kata Tabrani.

Itu pula, menurut Tabrani, jadi salah satu alasan, dari berjuta alasan, Riau ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan kuat lainnya, hasil eksploitasi alam Riau besar-besaran selama ini hanya dinikmati elite Jakarta. Betapa tidak, sebesar Rp 60 triliun hasil alam Riau yang disedot pusat hanya kembali ke daerah itu berkisar Rp 300 miliar dalam APBD. Akibatnya, Riau menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Kasus busung lapar diderita 27.400 balita di Riau pada tahun 2000.

Penghisapan minyak Riau oleh Jakarta hanya mengembalikan beberapa tetes ke daerah ini. Dari minyak saja, Riau menyumbang Rp 59,2 triliun ke pusat pada Tahun Anggaran 1997/1998. Ironisnya, Riau hanya kebagian Rp 302 miliar sebagai APBD.

Deklarasi Riau Berdaulat

Di awal Reformasi, ide Riau Merdeka bermula dari diskusi yang digelar Aliansi Aktivis Pers Kampus, terdiri dari SKK Bahana Mahasiswa Universitas Riau, SKK Aklamsi Universitas Islam Riau, dan SKK Gagasan dari IAIN Susqa.

Bersama elemen gerakan lainnya, mereka mengkonsolidasikan tuntutan bagi hasil minyak.

Dalam sebuah pertemuan di kantor redaksi SKK Bahana Mahasiswa, Fauzi Kadir, tokoh pemuda Riau yang juga mantan aktivis mahasiswa di Yogyakarta, mencetuskan gagasan “Riau Merdeka”. Ide itu diaminkan para aktivis yang sudah kadung muak dengan pemerintah pusat. Fauzi kala itu menjabat Ketua DPW Partai Daulat Rakyat.

Tokoh kritis lainnya yang juga kerap diajak diskusi adalah Profesor Tabrani Rab, dosen Universitas Riau yang peduli kaum tertindas. Kedua tokoh ini dinilai vokal dan tidak dalam lingkaran kekuasaan. 

Di tengah euforia reformasi yang masih hangat-hangatnya, wacana Riau Merdeka terus bergulir. Pada momen-momen itu, sempat terjadi tarik ulur dalam dialog antara pusat dengan daerah terkait dana bagi hasil minyak; antara 5, 10, atau 15 persen.

Dalam Gerakan Riau Merdeka, Menggugat Sentralisme Kekuasaan yang Berlebihan (2008), Hery Suryadi menuliskan, saat diskusi aktivis Aliansi Pers Kampus pada 7 Maret 1999, Fauzi Kadir bilang, belum pernah kasus negosiasi damai antara pusat dengan daerah selesai dengan memuaskan bagi daerah. Fauzi lantas mengusulkan untuk mengambil jalan merdeka, dan tak perlu lagi berunding dengan Jakarta. Lagi pula, tuntutan bagi hasil minyak 10 persen yang dijanjikan Presiden BJ Habibie tak kunjung direalisasikan.

Tak lama berselang, Tabrani datang dengan hanya mengenakan celaka pendek. Dengan suara agak keras ia berkata, “Kau tak punya senjata. Kau tahu apa tentang politik!”

Fauzi lantas menjawab, “Prof, untuk merdeka itu sekarang tak perlu perang, cukup dengan diplomasi pun bisa menang.”

Tabrani tetap tak setuju dengan ide merdeka tersebut, tulis Hery Suryadi. Tapi, ucapan Fauzi itu membuat Tabrani sempat tercenung. Sebenarnya ia menyetujui konsep merdeka dengan jalan damai yang digagas Fauzi walaupun tak ia ucapkan terus terang. Desakan merdeka semakin menguat dari peserta diskusi dan akhirnya sepakat untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Riau. Tabrani dipercaya sebagai prokalamator.

Isu proklamasi "Riau Merdeka" berhasil menarik perhatian nasional dan internasional. Tabrani mengaku dirinya sempat ditanya beberapa wartawan asing.

Merespons isu itu, Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung menilai tak cukup alasan bagi Riau untuk merdeka. Menurutnya soal pola hubungan pusat dan daerah sudah diatur dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. “Tidak bisa dong mereka menuntut itu. Tidak mungkin mereka merdeka. Kita akan tetap berupaya menjaga Riau sebagai bagian dari Indonesia,” kata Akbar seperti dikutip dari D&R No. 31/XXX/15-20 Maret 1999.

Jelang pembacaan proklamasi, kondisi di Pekanbaru terasa mencekam, terutama di kalangan aktivis gerakan. Intel polisi dan TNI disebut-sebut terus membuntuti Tabrani.

Akhirnya pada 15 Maret 1999, bertempat di kediamannya Jalan Pattimura Pekanbaru, Tabrani Rab mendeklarasikan “Riau Berdaulat”, sebagai ungkapan lain dari "merdeka". Tabrani juga didaulat sebagai Presiden Negara Riau Merdeka. Naskah deklarasi ia tulis sendiri dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Deklarasi Riau Berdaulat

Sudah lebih dari setengah abad 
Kami menggantungkan hidup
Pada Republik ini
Selama itu
Minyak kami dijarahi
Tak setitik pun menetes di tanah kami
Sungai dan tanah kami tak lagi memberi hidup
Kerena polusi
Sudah lebih seperempat abad
Tanah kami dijarah
Sebagai konspirasi pusat dan konglomerat
Maka hari ini
Kami putuskan
Untuk menentukan nasib kami sendiri
Kami telah mulai menukilkan sejarah kami
Dalam lembaran yang baru
Akan hak-hak kami
Identitas dan tradisi kami
Dengan jalan damai

We are beginning to think
We are writing the new chapter of history
To demand our right
Take on our duties
And defend our identity and our tradition
With peace                  

Pekanbaru, 15 Maret 1999

Saat orasi di depan mahasiswa hari itu, Tabrani mengungkapkan alasannya memakai istilah “Riau Berdaulat”, bukan “Riau Merdeka” adalah bukan lantaran takut ditangkap terkait tuduhan makar. “Akan tetapi saya berusaha untuk menghindari konflik internal seperti yang terjadi di Ambon dan di Sambas. Sebab sekali terjadi chaos atau kekacauan antaretnis maka kita tidak akan dapat keluar dan makin menjauhkan kita dari cita-cita kedaulatan Riau. Apa yang menjadi tujuan agar Riau menjadi negara berdaulat makin jauh dari kenyataan,“ kata Tabrani dalam pidatonya sebagaimana ia salin dalam bukunya Menuju Riau Berdaulat, Penjarahan Minyak Riau (1999).

Berbeda dengan gerakan separatisme di beberapa daerah kala itu, Gerakan Riau Merdeka tanpa milisi khusus karena gerakan ini memang dirancang tanpa kekerasan. “Saya menolak pula adanya sayap-sayap militan yang dapat berhadapan dengan ABRI sebab baik secara historis pada tahun 1957 sekalipun gerakan PRRI dengan Dewan Banteng didukung oleh Amerika dan CIA, gerakan yang demikian patah oleh karena gempuran-gempuran ABRI,” kata Tabrani. 

“Oleh karena itulah saya menolak kekerasan sebagaimana yang terjadi dengan Gerakan Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, atau Timor Timur,” imbuh Tabrani dalam pidato 16 Maret di hadapan mahasiswa, dinukil dari buku yang sama.

Tak ada tindakan apa-apa dari pemerintah pusat atau militer terhadap deklarasi hari itu. Hal ini karena ia dinilai tak membahayakan negara.

Langkah selanjutnya, Tabrani melalui utusan mengirim konsep-konsep Riau Merdeka kepada para duta besar asing di Indonesia, tokoh politik berpengaruh Singapura Lee Kuan Yew, hingga Senat Amerika Serikat. Dia meyakini separatisme di mana pun harus mendapat sokongan Amerika Serikat. Selain itu, Tabrani sempat ke Ceko dan Slovakia untuk mempelajari pemisahan diri secara damai. Ia juga mempelajari pemisahan diri secara damai Brunei dan Singapura dari Malaysia.

Tak sampai di situ, Tabrani mengadakan Kongres Rakyat Riau II pada 29-31 Januari 2000. Ini direncanakan sebagai langkah awal menuju referendum. Kongres dihadiri 623 peserta sebagai perwakilan berbagai elemem masyarakat. Hasilnya, mayoritas peserta memilih opsi merdeka, yakni sebanyak 270 suara, 146 orang memilih federal, 144 menginginkan otonomi seluas-luasnya, dan 8 suara abstain.  

Setelah itu, Tabrani langsung menemui Wakil Presiden Megawati menyampaikan hasil kongres. Tim lain menemui Gubernur Riau Saleh Djasit. Gayung tak bersambut. Alih-alih, di level elite lokal sendiri hasil kongres itu dimentahkan begitu saja.

Gerakan Seperatisme yang Belum Matang

Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menilai gerakan separatisme di Riau tak membahayakan. Saat berkunjung ke Padang, awal Januari 2000, Gus Dur menyinggung, "Keinginan merdeka dari segelintir orang Riau itu tidak ada apa-apanya," kata Gus Dur dikutip dari majalah Tempo (30 Januari 2000).

Menurut laporan Tempo, ucapan Gus Dur direspons dengan aksi unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa di kantor PT Caltex Pacific Indonesia di Rumbai, Pekanbaru. Mereka memaksa perusahaan itu menghentikan operasinya. Sempat bentrok antara mahasiswa dengan aparat, satuan Brimob dan pasukan huru-hara yang jumlahnya ratusan berhasil menghalau mundur mahasiswa.

Gerakan Riau Merdeka dinilai masih belum matang sebagai sebuah gerakan sosial. Selain konsolidasi belum terbangun seutuhnya, ia juga tidak tajam dalam ideologi perjuangan, komponen ini mutlak dimiliki sebuah gerakan layaknya, menurut peneliti Riau Merdeka, Ronny Basista dalam Tabrani dan Gerakan Riau Merdeka (2004).

Selain itu, masih menurut Ronny, jumlah massa pendukung yang masih minim memperkuat dugaan bahwa secara kuantitas gerakan ini belum memadai.

Prof Tabrani Rab meninggal pada Minggu (14/8/2022), pukul 19.46 WIB di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, Pekanbaru. Jenazahnya dimakamkan di Kompleks At Tabrani Islamic Center, Jalan Bakti, Pekanbaru pada Senin (15/8/2022).

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Mahasiswa KKN MBKM Fisip Unri Dorong Kampung Pangkalan Makmur Menuju Era Digital Disdukcapil Pekanbaru Buka Rekam e-KTP Khusus Warga Usia 17 Tahun Saat Hari Pencoblosan Anies Baswedan Dukung Abdul Wahid-SF Hariyanto Menangkan Pilgub Riau 2024 HMI Kritik Keras Bawaslu Bengkalis: Sekedar Terima Laporan, Mending Komisioner Tidur di Rumah Bawaslu Ingatkan Pukul 00.00 Malam Ini Alat Peraga Kampanye Mulai Ditertibkan		Banjir Bandang Terjang Limapuluh Kota: Sepasang Suami Istri Jadi Korban, Satu Tewas Masa Tenang Pilkada Riau 2024 Dimulai: Ini Aturan dan Larangan yang Harus Dipatuhi Waspada Banjir, Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Berpotensi Guyur Riau Siang Hingga Malam Disdukcapil Pekanbaru Tetap Buka Layanan Rekam e-KTP Besok dan Hari Pencoblosan Survei Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul di Kampar, Wahid-Haryanto Moncer di Pekanbaru