PEKANBARU - Sidang perdana gugatan eks Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digelar, Senin (6/5/2022). Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Andri Setiono itu dihadiri Kuasa Hukum DPP Demokrat Mehbob, SH, MH serta pihak penggugat Asri Auzar yang diwakilkan kuasa hukum.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim sempat membacakan gugatan dari penggugat. Karena objek sengketa merupakan keputusan partai, saat itu juga majelis hakim menskors jalannya sidang untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum DPP Demokrat Mehbob usai sidang.

“Setelah majelis halim membaca gugatan bahwa yang disengketakan surat keputusan partai politik, sehingga majelis hakim menskor untuk bermusyawarah karena majelis hakim tetap tunduk pada UU partai politik No.22/2011,” ucap Mehbob dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Selain itu, dia mengatakan bahwa didalam UU No. 22/2011 tersebut, pada Pasal 33 berbunyi bahwa sengketa keputusan politik juga harus diselesaikan oleh mahkamah partai dalam tempo 60 hari. Sehingga, pihaknya berpendapat bahwa gugatan Asri Auzar bukan merupakan perdata umum. Melainkan perdata khusus sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Soal gugatan ke Mahkamah Partai, diakui Mehbob pihak Asri sempat melayangkan gugatan beberapa waktu lalu. Namun saat sidang digelar, pihak penggugat tidak hadir. Sehingga, pihak Demokrat merasa kasus tersebut sudah tidak ada.

“Sewaktu dilaksanakan sidang oleh mahkamah partai, saudara Asri tidak hadir sehingga dianggap persoalan itu tidak ada,” tuturnya.

Saat ditanyakan mengenai ketidak hadiran pihaknya pada panggilan pertama sidang 6 Mei lalu, Mehbob menyatakan bahwa saat itu pihaknya sama sekali belum mendapat panggilan resmi. Dia memastikan Demokrat merupakan partai yang taat hukum dan taat azas. Sehingga setelah mendapat panggilan reski, pada panggilan sidang saat ini dirinya hadir memenuhi undangan PN Pekanbaru.

“Tapi menurut kami PN Pekanbaru belum berhak mengadili masalah ini sebelum melewati Pasal 32 dalam UU No.22/2011. Yakni harus melewati mahkamah partai dan sudah ada putusannya. Kami akan eksepsi karena persoalan ini belum melewati Pasal 32,” pungkasnya.

Penulis: Rico Mardianto
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Disdukcapil Pekanbaru Tetap Buka Layanan Rekam e-KTP Besok dan Hari Pencoblosan Survei Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul di Kampar, Wahid-Haryanto Moncer di Pekanbaru Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru Perjuangkan Kenaikan Gaji THL Dekan Fikom Universitas Hang Tuah Pekanbaru Imbau Mahasiswa Tak Golput Sri Sadono Akhiri Masa Tugas Sebagai Pjs Bupati Kuansing		Bawaslu Ingatkan Pukul 00.00 Malam Ini Alat Peraga Kampanye Mulai Ditertibkan Meriahkan GJAW 2024, Suzuki Indonesia Hadirkan Promo Menarik Jelang Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Kepulauan Meranti Matangkan Persiapan Pembersihan APK Rumah Mantan Pj Wako Muflihun Disita Polda Riau, Diduga Terkait Kasus SPPD Fiktif IKA Unri Rekomendasikan 8 Nama Alumni di Pilkada Serentak 2024, Ini Daftarnya