JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri untuk tak lagi membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Dia pun tak ingin para menteri berbicara penundaan pemilu.

Jokowi meminta para bawahannya untuk fokus bekerja. Dia mengingatkan rakyat sedang dalam kesulitan karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan," ujar Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) dilansir dari CNN Indonesia.

Jokowi pun berpesan agar menteri-menteri berempati kepada rakyat yang sedang kesulitan. Dia tak mau ada kebijakan yang justru melukai hati rakyat.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menekankan pentingnya komunikasi dalam setiap kebijakan. Dia ingin setiap kebijakan dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.

Jokowi menyentil sejumlah menteri yang membuat kebijakan tanpa komunikasi baik. Dia mencontohkan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak yang tak diiringi penjelasan menteri.

"Harus sensitif terhadap kesulitan kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah menteri di kabinet Jokowi menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut para pengusaha ingin masa jabatan Jokowi ditambah demi pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut big data 110 juta orang menunjukkan keinginan penundaan pemilu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bicara soal amandemen UUD 1945 di tengah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menyebut konstitusi bisa diubah karena bukan kitab suci. (*)

BERITA LAINNYA
Bawaslu Ingatkan Pukul 00.00 Malam Ini Alat Peraga Kampanye Mulai Ditertibkan Meriahkan GJAW 2024, Suzuki Indonesia Hadirkan Promo Menarik Jelang Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Kepulauan Meranti Matangkan Persiapan Pembersihan APK Rumah Mantan Pj Wako Muflihun Disita Polda Riau, Diduga Terkait Kasus SPPD Fiktif IKA Unri Rekomendasikan 8 Nama Alumni di Pilkada Serentak 2024, Ini Daftarnya		Survei Elektabilitas Nasir-Wardan Unggul di Kampar, Wahid-Haryanto Moncer di Pekanbaru Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru Perjuangkan Kenaikan Gaji THL Dekan Fikom Universitas Hang Tuah Pekanbaru Imbau Mahasiswa Tak Golput Sri Sadono Akhiri Masa Tugas Sebagai Pjs Bupati Kuansing Putra Riau dr Irvan Herman Dapat Penugasan Penting di BPK RI, Setara Eselon I