JAKARTA - Komisi IV DPR menyorot kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan jajarannya yang belum bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam mengibaratkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) seperti macan ompong.

"Kami lihat Kementerian Perdagangan ini seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya bukan hanya dimata rakyat tapi dimata produsen minyak goreng," kata Anam dalam rapat kerja bersama menteri perdagangan, Kamis (17/3) dikutip dari CNN Indonesia.

Ia menilai sejak Januari hingga saat ini Lutfi sudah mengeluarkan enam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Namun, tidak ada satu pun yang berimplikasi positif bagi kesejahteraan rakyat soal minyak goreng.

"Kami melihat Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng," kata Anam.

Selain itu, ia juga menyebut Lutfi malah merepotkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) alih-alih membantunya. Sebab, Jokowi sampai turun tangan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng.

"Pak menteri jadi menteri ini adalah pembantu presiden, bukan justru dengan situasi ini pak menteri merepotkan presiden sampai beliau turun tangan bagaimana menyelesaikan persoalan ini," kata dia.

Tidak cukup sampai di situ, Anam juga menyinggung upaya yang telah dilakukan oleh Lutfi beserta jajarannya untuk mengurai masalah minyak goreng malah membebani rakyat.

"Terima kasih banyak karena Pak Menteri telah melengkapi penderitaan rakyat. Kalau kemarin dua tahun dihantam situasi pandemi Covid-19, sekarang mau mulai berdiri malah disikat dengan urusan komoditas," ungkapnya.

Anam juga menegaskan pihaknya tidak lagi percaya dengan Lutfi. Sebab, sebelumnya Lutfi berjanji akan menyelesaikan polemik minyak goreng dengan cepat, namun sampai saat ini permasalahan masih berlarut-larut.

"Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk percaya sama pak menteri ketika rapat bulan lalu, disampaikan empat hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Nyatanya sampai berbulan-bulan tidak selesai, artinya harapan kami kali ini tidak percaya, bapak bisa kembalikan kepercayaan publik," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Lutfi sempat meminta maaf karena tidak menghadiri dua undangan rapat yang disampaikan anggota dewan beberapa waktu lalu.

Ia beralasan kedua rapat tersebut bertabrakan dengan jadwal kunjungan kerja ke daerah dan rapat untuk membahas minyak goreng di istana.

Lutfi juga membeberkan kecurigaannya akan praktik mafia minyak goreng di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sebab, berdasarakan data yang ia pegang, pasokan minyak goreng di ketiga daerah tersebut melimpah.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan harga minyak goreng yang tengah melambung seiring kenaikan harga minyak sawit mentah.

Terakhir, pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu per liter yang disertai dengan subsidi. Tak hanya itu, pemerintah juga melepas harga minyak goreng kemasan sesuai nilai keekonomiannya.

BERITA LAINNYA
Menteri Lingkungan Hidup Tegas Tutup TPS Ilegal di Perbatasan Kampar-Pekanbaru Hasil Survei Terbaru, Zukri-Husni Unggul Jauh di Pilkada Pelalawan 2024 Agung Toyota Hadirkan All New Agya dan Calya dengan Promo Menarik di Mall SKA PT Arara Abadi Latih 30 Petani dari Perawang untuk Jadi Champion Hortikultura Gandeng Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Bawaslu RI Gelar Sosialisasi Pengawas Pemilu		Honda Care, Solusi Mogok di Jalan untuk Konsumen Setia Honda di Riau Dishub Kuansing Gelar Konsultasi Publik Terkait Penetapan Standar Pelayanan Uji Kendaraan Abdul Wahid Bertekad Ciptakan BLK untuk Siapkan Tenaga Kerja yang Mumpuni di Meranti Lintas Sumbar-Riau di Pangkalan Sempat Lumpuh Total, Rahmadinol: Sudah Bisa Dilewati Kanit Intel Bersama Bhabinkamtibmas Beri Imbauan Pilkada Damai ke Warga Simpang Kanan